REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan pembentukan Bank Infrastruktur Islam atau Islamic Infrastructure Bank yang diinisiasi Bank Pembangunan Islam (IDB), Indonesia dan Turki masih terus dibahas. Tim khusus sudah dibentuk dan akan segera memulai pembicaraan.
Bank Secretary of IDB, Ghassan al-Baba menjelaskan, pembentukan Islamic Infrastructure Bank masih dalam proses. Tidak akan ada penyebutan khusus bahasan Islamic Infrastructure Bank dalam Sidang Tahunan IDB pekan depan, diskusi para pihak bisa dilakukan jika memungkinkan. Jika tidak, satu atau dua pekan setelah Sidang Tahunan IDB, tim khusus ini akan bertemu.
Soal lamanya proses, Al-Baba menampik jika ini disebabkan lamanya menentukan antara Indonesia atau Turki yang akan jadi lokasi kantor pusat. Proses pembentukan Islamic Infrastructure Bank butuh beberapa pembicaraan termasuk soal kantor pusatnya.
''Hubungan secara historis, kadang dibutuhkan. Tapi itu tak selalu. Kesimpulan akan ada setelah pertemuan tim khusus ini nanti,'' kata Al-Baba dalam konferensi pers jelang Sidang Tahunan IDB di Jakarta, Rabu (11/5).
Indonesia merupakan salah satu negara pendiri IDB pada 1975 dan kini masih menjadi salah satu dari 56 negara anggota IDB.
Director of ID Gateway Country Office Indonesia, Ibrahim Shoukry, mengatakan, bisa jadi tim khusus pengkaji Islamic Infrastructure Bank akan bertemu dalam Sidang Tahunan IDB di Jakarta. Diskusi soal ini masih berjalan dan belum ada jawaban final akan seperti apa bank ini nantinya.
Shoukry membenarkan sudah ada tawaran modal awal dari Indonesia dan Turki, komitmen yang sama juga ditawarkan IDB selain juga bersama memikirkan bagaimana struktur bank, dewan gebernurnya, utilisasi fasilitas semua negara, operasional, dan sebaginya.
Karena Turki juga berminat, pembahasan lokasi kantor pusat juga jadi bagian yang dibahas. ''Kami pikirkan bersama bagaimana memanfaatkan minat Indonesia dan Turki ini dalam berbagai cara. Semoga dalam dua tiga pekan setelah Sidang Tahunan IDB kami bisa memberi kabar lagi,'' kata Shoukry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika