REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI dan Polri untuk menghentikan upaya kebangkitan komunisme atau pun Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun upaya itu juga harus menghormati hak kebebasan berpendapat.

"Dengan langsung menelepon, dengan memerintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk melihat itu tadi. Masih tetap menghormati hak asasi, kebebasan berpendapat," katanya ketika ditemui di area Istana Negara Jakarta, Kamis (12/5).

Menurutnya, Presiden meminta hal tersebut karena telah mendapatkan laporan dari sejumlah tokoh masyarakat mengenai adanya tindakan dari aparat yang berlebihan dalam menghentikan isu kebangkitan komunisme.

"Memang ada masukan dari berbagai pihak yang mengatakan, yang memberi masukan ke Presiden. Ada sebagian dari aparat itu yang dianggap 'kebablasan' dalam menerjemahkan perintah Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden mengarahkan kepada Polri dan TNI untuk segera mengatasi keresahan di masyarakat jika terdapat upaya-upaya membangkitkan PKI.

Presiden RI, jelas Johan, tetap beracuan kepada Tap MPR No I Tahun 2003 yang memutuskan penetapan Tap MPRS No XXV Tahun 1966 tetap berlaku secara berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pada Selasa (10/5), Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan dirinya bersama Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kepala BIN Sutiyoso serta pejabat TNI melakukan pertemuan membahas maraknya aktivitas dan pengenaan atribut yang menunjukan identitas PKI atau komunisme semakin meningkat.

Kapolri mengatakan aparat keamanan juga menemukan beberapa aktivitas yang berkaitan dengan komunisme.

Ikuti Whatsapp Channel Republika