REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menyiapkan tiga strategi untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan wilayah perbatasan.
"Ketiga strategi tersebut yaitu pembangunan konektivitas dalam mendukung pengembangan wilayah, pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat.
Hermanto mengakui, ketiga strategi itu juga sudah disampaikan pada rapat Progress Report Persiapan Rapat Tim Kajian dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), di Jakarta, Kamis (12/5). Ia mengatakan, pembangunan konektivitas dilakukan untuk mendukung tiga wilayah pengembangan strategis (WPS) yang berada perbatasan darat, yaitu di Kalimantan, NTT, dan Papua.
Menurut dia, pembangunan konektivitas berpotensi untuk mengembangkan ekonomi daerah dan mendukung pertahanan keamanan serta pengembangan wilayah tersebut. Rapat dengan Wantimpres tersebut berfokus pada pembahasan mengenai pemerataan pembangunan ekonomi di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan tersebut.
Strategi kedua mengenai pemanfaatan sumber daya, lanjutnya, Kemenpupera akan membangun infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air dan infrastruktur irigasi guna mendukung kedaulatan pangan.
Kemudian, terkait peningkatan kualitas hidup di pusat pertumbuhan dan permukiman, Dardak mengatakan, Kemenpupera akan membangun infrastruktur permukiman dan pengembangan permukiman baru serta perbaikan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Terkait konektivitas di jalan perbatasan di Kalimantan, menurut dia, saat ini jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan tulang punggung WPS Temajuk-Sebatik. Jalan tersebut memiliki panjang 2.100,8 kilometer. Kemudian, ruas jalan yang sudah tersambung sepanjang 1.379,5 kilometer (66,5 persen) dan yang belum tersambung sepanjang 703,3 km (33,5 persen).
Sementara, untuk jalan perbatasan NTT, saat ini sedang ditangani berupa jalan nasional dari Motaain menuju Haliwen hingga Motamasin, sedangkan ruas jalan dari Haekesak hingga Laktutus diusulkan ditangani pada 2016-2017.
Jalan Trans Papua yang merupakan tulang punggung dari WPS Jayapura-Merauke saat ini membutuhkan konektivitas ruas jalan dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu-Merauke dengan panjang total 1.105 kilometer. Jalan tersebut untuk membentuk konektivitas Kawasan Perbatasan Papua.
"Adapun sepanjang 300 kilometer terutama dari Ubrub ke Oksibil yang bukan merupakan bagian dari Trans Papua yang pada saat ini belum tembus dikarenakan kondisi geografis pegunungan,'' kata Dardak. Dardak juga mengatakan, untuk membangun pusat pertumbuhan, permukiman, dan konektivitas, perlu upaya bersama dari instansi terkait.
Menurut dia, saat ini BPIW sedang melakukan koordinasi dengan satmikal lain dalam membuat permukiman baru di daerah Sorong menuju Manokwari. "Saat ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Freeport dalam membuka akses Ilaga-Grasberg-Timika untuk mempermudah alur logistik,'' kata Dardak.
Saat membuka rapat tersebut, Ketua Wantimpres Sri Adiningsih menyatakan, pemerintah saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur fisik di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan untuk memberdayakan dan meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. "Antarinstansi atau lembaga perlu berkoordinasi untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika