REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Tim sukses (Timses) calon ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menginginkan proses pemilihan ketua umum di musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) nanti bebas intervensi. Timses Airlangga tak ingin ada pihak yang menyalahgunakan wewenang.
"Harus fair di dalam perjuangan politik," kata Timses Airlangga, Chairuman Harahap di Bali, Senin (16/5).
Proses Munaslub sejauh ini dianggapnya sudah cukup demokratis. Namun, dia mengkritik Menteri Koordinator bidan Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi mendukung salah satu kandidat.
Apa yang dilakukan Luhut itu dianggapnya sebagai cara-cara mirip era orde baru. "Ada yang mengatasnamakan presiden lagi. Ini rupanya kita masih merindukan cara-cara lama, pada waktu pemerintahan kita masih otoriter," katanya.
Menurut dia, cara-cara demikian tidak tepat dilakukan pada saat ini. Lagipula, lanjut dia, sikap Presiden Jokowi sudah jelas ketika pembukaan Munaslub Partai Golkar beberapa waktu lalu. Secara gamblang Presiden Jokowi menyatakan enggan ikut campur mengenai Partai Golkar.
"Presiden itu tidak mau melakukan intervensi, tidak mau ngatur-atur rumah tangga Partai Golkar. Tidak ada pesan-pesan apa yang ingin dilakukan Partai Golkar. Pak Jokowi menyadari kedewasaan Partai Golkar untuk membangun bangsa," tuturnya.
Maka itu, ke depan diharapkannya tidak ada lagi pihak yang mencatut nama Presiden Jokowi untuk kepentingan tertentu. "Kita tidak ingin ada suatu intervensi. Kita tidak ingin ada penyalahgunaan wewenang. Harus fair di dalam perjuangan politik," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika