REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Amerika Serikat (AS) dan negara-negara kekuatan dunia mengaku siap untuk mempersenjatai pemerintah persatuan Libya yang didukung perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk membantu melawan kelompok militan ISIS.
Berbicara di Wina, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan, kekuatan dunia yang beranggotakan 25 negara sepakat membebaskan Pemerintah Libya (GNA) dari embargo senjata PBB untuk menghentikan konflik Libya.
Dia mengatakan IS adalah ancaman baru untuk Libya dan hal ini penting untuk dihentikan. "GNA adalah satu-satunya entitas yang dapat menyatukan negara itu. Negara kekuatan dunia akan mendukung pembebasan GNA dari embargo senjata PBB untuk memperoleh senjata-senjata dan peluru yang diperlukan untuk melawan ISIS dan kelompok teroris lainnya," ujarnya seperti dikutip dari laman BBC, Selasa (17/5).
Kerry mengatakan dukungan untuk mempersenjatai pemerintah Libya adalah bagian dari paket kebijakan yang disepakati pada pertemuan tersebut, yang termasuk mempercepat bantuan non-militer ke Libya.
Dia mengatakan bahwa untuk melawan ISIS, GNA harus mengambil kontrol penuh kementerian Libya, yang didukung oleh masyarakat internasional. Ia menambahkan, AS siap memberikan dukungan kemanusiaan, ekonomi dan keamanan kepada pemerintah baru Libya atas permintaan mereka.
Negara-negara tersebut juga memberikan pernyataan bersama terkait peran Libya sebagai titik transit utama bagi para migran yang berusaha untuk mencapai Eropa.
"Kami berharap untuk bermitra dengan GNA dan negara tetangga untuk mengatasi ancaman di seluruh Mediterania dan di wilayah perbatasan oleh organisasi kriminal yang terlibat dalam segala bentuk penyelundupan dan perdagangan, termasuk terhadap manusia," kata mereka.
Negara-negara kekuatan dunia tersebut juga siap untuk menanggapi permintaan pemerintah Libya untuk melatih dan memperlengkapi pengawal presiden dan pasukan Tripoli.
Sebelumnya, Perdana menteri dari pemerintah persatuan Libya, Fayez Sarraj, memperingatkan tantangan besar menghadang untuk melawan ISIS dan membutuhkan bantuan.
"Kami mendesak masyarakat internasional untuk membantu kami. Kami tidak berbicara tentang intervensi internasional, kita berbicara tentang bantuan internasional dalam pelatihan, memperlengkapi pasukan kita dan melatih pemuda kita," ujarnya.
Libya mengalami kekacauan sejak presidennya Muammar Gaddafi digulingkan pada 2011. Sampai saat ini memiliki dua kubu bersaing merebut kekuasaan di Libya, dan masih ada ratusan milisi, beberapa diantaranya bersekutu dengan ISIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika