REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PPP hasil Muktamar VIII, Arsul Sani, mengungkapkan, setidaknya ada 48 kader PPP kubu kepengurusan Djan Faridz memilih untuk islah dan bergabung di struktur kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII. Bahkan, ada enam dari 11 Wakil Ketua Umum dan Ketua DPP yang bergabung dengan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII.

Menurut Arsul, pada kader ini adalah kader PPP tulen yang lebih memilih islah dan memiliki kesadaran untuk menghindarkan kerusakan, dalam hal ini PPP, lebih utama daripada mengambil manfaat dari konflik kepengurusan PPP. Arsul menyebutkan, ada enam dari 11 Wakil Ketua Umum dan Ketua DPP kubu Djan Faridz bergabung ke DPP PPP hasil Muktamar VIII.

Mereka adalah Wardlatul Asriah Suryadharma Ali, Fernita Darwis, Nita Yudi (Anita Prihapsari), Arwani Thomafi, Tamam Achda, dan Mansur Kardi. ''Secara keseluruhan terdapat 48 pengurus Harian DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP pada April 2016 silam, yang sebelumnya pengurus DPP kubu Djan Faridz,'' tutur Arsul dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Sabtu (21/5).

Tidak hanya itu, Arsul mengakui, setidaknya ada ratusan kader kubu Djan Faridz lainnya yang memutuskan berislah dan akhirnya bergabung ke kepengurusan tingkat provinsi (DPW) dan tingkat Kabupaten/Kota (DPW). Selain itu, anggota Komisi III DPR RI itu pun menjelaskan, sebenarnya ada segelintir politikus di PPP yang belum mau untuk melakukan islah.

Mereka, menurut Arsul, justru politikus 'mualaf' yang baru bergabung dengan PPP pada akhir 2014 silam. Bahkan, Arsul menyebut, politikus tersebut kemungkinan besar tidak memilih PPP pada Pemilihan Legislatif pada 2014 silam.

''Yang keukeuh belum mau islah itu sesungguhnya segelintir politisi 'mualaf' di PPP. Di antara mereka bahkan ada yang baru bergabung di PPP pada akhir 2014. Jadi dalam Pileg April 2014-pun sepertinya (mereka) belum memilih PPP,'' kata Arsul.

(Baca Juga: Sekjen PPP: Politikus 'Mualaf' tak Mau Islah)

Ikuti Whatsapp Channel Republika