REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Jawa Barat, melakukan kajian terkait efektivitas program kantung plastik berbayar.
"Saat ini program yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sudah berjalan sekitar tiga bulan di Kota Bekasi, namun kita masih belum melihat dampaknya," kata Kepala BPLH Kota Bekasi Supandi Budiman, Ahad (12/6).
Menurut dia, kajian terkait efektivitas plastik berbayar itu dilakukan melalui metode survei ke sejumlah konsumen dan para pengusaha ritel di Kota Bekasi.
"Sebelumnya kita sudah mengumpulkan para pengusaha ritel sepekan yang lalu untuk membicarakan efek samping dan mengukur efektivitas dari penerapan kebijakan nasional itu," katanya.
Efek samping yang dimaksud, berupa keberatan konsumen terkait dengan kebijakan itu serta dampaknya bagi pengusaha ritel dalam penyediaan kantong plastik belanjaan.
"Saat ini pengusaha ritel sedang melakukan pendataan berapa banyak penggunaan bahan plastik sebelum diterapkannya dan sesudah peraturan pengurangan kantong plastik," ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi Herbert Panjaitan menilai penggunaan kantong plastik oleh konsumen di Kota Bekasi masih tinggi akibat harga jualnya yang relatif rendah.
"Jadi kalau harga plastiknya ditinggikan bisa membuat masyarakat berat untuk membeli plastik," katanya.
Menurut dia, Kementerian LHK telah menyerahkan kewenangan penentuan harga kantong plastik berbayar kepada pemerintah daerah.
"Di kota lain sudah ada yang menetapkan harga kantong plastik sampai Rp 5.000," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika