REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Desa Bengkel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, Muhammad Idrus mengeluhkan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang masih bermasalah. Selama ini, masih ada penerima bantuan BPJS Kesehatan yang terdaftar, namun yang bersangkutan sudah meninggal.

“Masyarakat di sini mencapai 8.000 orang lebih, namun penerima BPJS masih minim,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri kunjungan reses anggota DPRD NTB di Bengkel, Lombok Barat, Kamis (16/6).

Tidak hanya itu, menurutnya, diskriminasi terhadap penerima bantuan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit masih terjadi. Data penerima bantuan yang digunakan oleh BPJS merupakan data lama tahun 2011. Padahal, pihak desa sudah melakukan perubahan data. “Kita sudah lembur melakukan perubahan data, tapi tidak digubris oleh BPS. Mereka menggunakan data tahun 2011,” ungkapnya.

Anggota DPRD NTB, Wartiah menilai masyarakat masih banyak yang mengeluhkan BPJS Kesehatan. Diantaranya pelayanan yang tidak maksimal serta penerima bantuan yang salah sasaran. “Orang yang sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Dirinya mengaku permasalahan BPJS di Lombok Barat hampir merata menyangkut pelayanan yang tidak maksimal, cenderung didiskriminasi, dan salah penerima bantuan. Hal itu membuat masyarakat dirugikan.

“Pengguna BPJS yang akan melahirkan harus menunggu memperoleh kamar disebabkan penuh. Namun, yang tidak mendapatkan BPJS bisa langsung dapat kamar,” katanya. . .

Ikuti Whatsapp Channel Republika