REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta proses lelang untuk pengadaan vaksin dievaluasi. Hal ini menyusul ditemukannya vaksin palsu yang telah beredar di masyarakat.

Menurut Heryawan, para pihak terkait harus segera mengevaluasi proses pengadaan vaksin agar tidak kembali kecolongan oleh vaksin palsu. "Harus dievaluasi. Harus ditelusuri," kata Heryawan yang akrab disapa Aher di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (27/6).

Aher menilai, proses pengadaan vaksin tidak dilakukan di daerah, melainkan oleh pemerintah pusat. Selama ini,  daerah selalu mendapat kiriman obat-obatan dan vaksin dari pemerintah pusat. Meski begitu, pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan penelusuran untuk memastikan terbebas dari vaksin palsu. "Mudah-mudahan terungkap, tidak di banyak tempat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Djoewita Moeloek mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Komite Ahli Imunisasi untuk menyusun rencana tindak lanjut. "Melakukan estimasi pemakaian/penjualan vaksin impor, agar dapat memperhitungkan dampak dari vaksin palsu ini," katanya.

Nila menjamin, vaksin yang beredar di unit-unit pelayanan kesehatan aman dan tidak berbahaya. Berdasarkan hasil investigasi, kata dia, vaksin yang dipalsukan hanya vaksin impor yang harganya mahal. "Jadi kalau vaksin dari Biofarma tidak dipalsukan. Itu menurut pengakuan tersangka," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika