REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis riset tentang pendanaan kampanye. Hasilnya diketahui tak ada korelasi antara harta kekayaan calon kepala daerah dan kemenangannya di pemilihan umum.

"Pasangan calon yang kaya ternyata tidak berkorelasi dengan kemenangannya. Sebenarnya yang kami cari apakah biaya kampanye yang besar berkorelasi dengan kemenangan, tapi datanya tidak tersedia," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Rabu (30/6).

Dalam risetnya, KPK juga tidak menemukan adanya peningkatan dalam dana hibah, bantuan sosial, atau pengadaan barang dan jasa untuk calon pejawat pada T-1 (setahun sebelum pemilihan) dan T+0 (tahun pemilihan).

"Selama ini kita beranggapan kalau petahana akan meningkatkan APBD sehingga saat pencalonan, dia dapat dana. Ternyata datanya bilang tidak ada. Kelihatannya bukan pakai dana hibah dan bansos lagi, tapi dana program. Jadi, di dana program sudah ada pembayaran atau kompensasi pendukung-pendukungnya," kata Pahala.