REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif meminta Pemprov DKI berpikir positif tentang arus pendatang baru yang masuk ke Ibu Kota pasca-Idul Fitri 2016. Ia mengatakan urbanisasi memang tak bisa terlekan karena Jakarta masih dianggap sebagai pusat ekonomi.

Ia menilai para pendatang bisa membantu menggerakan sektor ekonomi Jakarta. Syaratnya mereka harus mempunyai keterampilan untuk memperoleh pekerjaan. "Kita lihatnya positif dulu jadi jangan selalu negatif karena urbanisasi bisa sumbangkan kontribusi pertumbuhan ekonomi," katanya, Senin (11/7).

Anggota Komisi A tersebut mengakui pendatang yang tak mempunyai keterampilan berpeluang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meski begitu, ia merasa Pemprov belum mempunyai data yang pasti untuk mengambil tindakan atas arus urbanisasi.

"Masalahnya mungkin dampak negatifnya kalau dia ga punya keterampilan bisa jadi PMKS. Tapi perlu penghitungan, pemda selalu kagetan melihat fenomena urbanisasi apalagi ada kebijakan penerapan uang jaminan," ujar politikus asal Partai Gerindra itu.

Kebijakan uang jaminan yang dimaksud yaitu pendatang diwajibkan membayar sejumlah uang untuk Pemprov DKI. Nantinya uang itu akan digunakan untuk memulangkan pendatang tersebut jika gagal memperoleh pekerjaan. Namun kebijakan itu masih dalam tahap kajian karena belum ada landasan hukumnya.

(Baca Juga: 75 Pendatang di Jakarta Bekerja di Sektor Informal)

Ikuti Whatsapp Channel Republika