Senin 18 Jul 2016 15:32 WIB

Istana Minta Pemkab Karo Tuntaskan Masalah Pengungsi Sinabung

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Ilham
Sejumlah pengungsi erupsi Gunung Sinabung
Foto: Antara/Septianda Perdana/ca
Sejumlah pengungsi erupsi Gunung Sinabung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden (KSP) RI Teten Masduki meminta Bupati Karo segera menuntaskan penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung  tahun ini.

"Kami meminta Pemkab Karo dapat menuntaskan penanganan pengungsi korban bencana erupsi Gunung Sinabung pada tahun ini karena Presiden Joko Widodo berencana akan merayakan natal bersama warga masyarakat di Kabupaten Karo Sumatera Utara," kata Teten, dalam siaran persnya yang diterima Senin, (18/7).

Sinabung, kata dia, masih menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk segera diselesaikan proses penanganannya. Presiden Jokowi terus memantau penanganan korban pengungsi erupsi Gunung Sinabung.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei mengatakan, perlu dibuat keputusan yang pasti karena menurutnya selama ini keputusan yang diberikan Pemkab Karo masih berubah-ubah. "Kami tidak ingin lagi mendengar permasalahan dan kendala yang dihadapi, kami hanya ingin segera ada keputusan solusi sehingga penanganan korban ini cepat selesai."

Penerima bantuan relokasi akibat erupsi Gunung Sinabung secara mandiri ada sebanyak 1.903 kepala keluarga. Jika masih ada perubahan, nantinya Bupati Karo akan melaporkan ke BNPB untuk dipelajari.

BNPB telah mengalokasikan anggaran Rp 1.870.575.500 untuk biaya sewa lahan selama lima tahun untuk para korban erupsi Sinabung untuk membangun hunian sementar (huntara) yang dirancang mampu bertahan selama lima tahun.

Rencananya relokasi hunian sementara tersebut berada di Desa Sukatepu (13.000 m²), Desa Sukatendel (25.000 m²), Desa Ndokum Siroga (28.000 m²), Desa Beganding (20.000 m²), Desa Nang Belawan (13.000 m²) dan Desa Susuk (13.000 m²). dengan rincian penambahan  33 KK di Desa Guru Kinayan, 163 KK di Desa Berastepu, dan 34 KK di Desa Gamber dan 6 KK di desa Kuta Tonggal dari sebelumnya sebanyak 1.682 KK.

Untuk  masalah relokasi ke Desa Lingga, sampai saat ini belum bisa direalisasikan karena adanya penolakan dari masyarakat Lingga. Oleh karena itu, pemda masih mengupayakan komunikasi karena dua desa yaitu Desa Gurukinayan dan Gamber (963 KK) masih menginginkan lokasi di Desa Lingga.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement