REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan keluarga pasien RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, kembali mendesak pemerintah dan manajemen RS setempat untuk memenuhi tuntutan mereka selaku pihak yang dirugikan akibat peredaran vaksin palsu.
Mereka mengingatkan pengelola RS setempat agar tidak bersikap diskriminasi dalam menyelesaikan kasus tersebut. Salah satu perwakilan keluarga korban vaksin palsu di RS Harapan Bunda, August Octavianus Siregar mengatakan, pihak manajemen RS harus memenuhi tuntutan para pasien sebagai bentuk tanggung jawab instansi tersebut terhadap konsumen.
"RS Harapan Bunda tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya dengan menyerahkan persoalan ini begitu saja kepada pemerintah," ujar August di Jakarta, Rabu (20/7).
Dia mengatakan, kasus vaksin palsu di RS Harapan Bunda tidak bisa diselesaikan hanya dengan vaksinasi ulang terhadap korban. Penuntasan masalah tersebut, menurutnya, hanya bisa dicapai lewat solusi yang mampu menjamin pemulihan efektif bagi para korban di masa mendatang.
Ia juga mendesak manajemen RS Harapan Bunda untuk memfasilitasi medical check up bagi para pasien yang pernah divaksinasi oleh petugas medis setempat sejak 2003-2016. Medical check up perlu dilakukan untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah korban yang terpapar vaksin palsu di RS tersebut.
"Untuk itu, kami meminta Direktur RS Harapan Bunda secara terbuka menjawab dan memenuhi tuntutan-tuntutan kami selaku keluarga korban, tanpa adanya diskriminasi," ucapnya.
Manajemen RS Harapan Bunda sebelumnya mengklaim peredaran vaksin palsu di RS itu berlangsung antara Maret-Juni 2016. Sementara, hasil investigasi Bareskrim Mabes Polri mengungkap bahwa produksi vaksin palsu di Indonesia justru sudah ada sejak 2003.
Pengelola RS Harapan Bunda sebelumnya juga menjamin bahwa pasien yang divaksinasi di luar periode Maret-Juni 2016 dan melaukan pembayaran di kasir resmi rumah sakit, dipastikan menerima vaksin asli, bukan vaksin abal-abal.
Sementara, data yang dirilis Bareskrim Mabes Polri pada akhir pekan lalu menyebutkan, adanya pasien yang terverifikasi menerima vaksin palsu meski sudah melakukan pembayaran lewat kasir resmi di RS itu.
Pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kunia Palma menuturkan, pemerintah tidak semestinya menganggap enteng persoalan vaksin palsu. Pasalnya, kasus tersebut menyasar kaum anak-anak yang merupakan aset berharga bagi bangsa ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika