REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di operasi Tinombala, Posos menjadi kunci kesuksesan tewasnya Siyono dan jaringannya. Ini menunjukkan keterlibatan TNI dalam operasi pemberantasan terorisme khususnya operasi gerilya sangat dibutuhkan.
Namun menurut pengamat terorisme, Harits Abu Ulya keterlibatan TNI dalam operasi pemberantasan terorisme khususnya perang gerilya perlu dibuatkan regulasi khusus.
"Jadi soal terorisme tidak perlu menjadi domain dari Polri saja, keterlibatan TNI hanya perlu dibuatkan regulasi yang tepat dan availible agar tidak kontraptoduktif kedepannya," ujar Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) ini, Senin (25/7).
Menurutnya belajar spesifik pada realitas empirik kasus Poso, harusnya publik bisa berpikir kenapa perburuan Santoso berlarut-larut. Penyelesaian Poso sangat terkesan ada ego sektoral yang begitu kuat.
Komitmen demi negara tidak menjadi prioritas, menyelesaikan Poso lebih condong seperti mengelola proyek keamanan dengan segala keuntungannya. Maka seperti kasus Poso, operasi gerilya ke depan sebaiknya tidak gabungan TNI-Polri.
Namun berikan porsi Untuk TNI yang lebih karena dalam operasi gerilya ada tahapan-tahapan khusus yang berbeda dengan operasi biasa. "Operasi gerilya itu yang tahu teknik dan taktiknya TNI, khususnya TNI AD," kata dia.
Ia mengungkapkan operasi Camar Maleo dan operasi Tinombala butuh waktu lama karena sinergitas yang solid tidak optimal. Apalagi kemampuan personil non TNI untuk operasi gunung sangat rendah sehingga banyak lubang tikus yang bisa ditembus kelompok Santoso selama pelariannya.
Ia yakin TNI telah mengalami transformasi yang luar biasa, tidak perlu trauma dengan masa lalu. Perlu di pertimbangkan memberikan porsi yang tepat dan dituangkan dalam UU terorisme, tentang peran TNI.
Hanya perlu ada dewan pengawas yang independen dan berintegritas untuk mampu kontrol penuh mulai dari hulu sampai hilir dari proyek kontra terorisme di Indonesia. Dengan demikian bisa meminimalisir kekhawatiran adanya pelanggaran HAM ke depannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika