REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Tetep Abdulatip menilai sosialisasi dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat masih lemah. Kondisi ini membuat warga tidak memperoleh pengetahuan soal mekanisme pendaftaran kartu BPJS Kesehatan.

Hingga akhirnya, dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapat keuntungan. "Aspek sosialisasi ini juga kurang maksimal. Padahal ini harus dilakukan secara masif," tutur dia, Rabu (27/7).

Menurut Tetep, sosialisasi terkait BPJS Kesehatan menjadi hal yang penting agar program tersebut bisa berhasil dan dirasakan masyarakat luas. Sosialisasi seharusnya harus dilakukan sampai ke tingkat desa hingga RT/RW. Jika ini dilakukan, tentu kejadian pemalsuan kartu BPJS Kesehatan bisa diminimalisir.

"Dengan pemalsuan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung ini, itu berarti sosialisasinya belum sampai ke tingkat yang paling rendah, padahal itu harus," tutur dia.

Selain itu, Tetap juga menilai kinerja Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan belum maksimal. Menurut dia, kinerja dewas perlu segera dievaluasi agar kejadian pemalsuan kartu BPJS serupa tidak terulang.

"Kinerja Dewas harus dievaluasi dan juga ditingkatkan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika