REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pascakudeta gagal pekan lalu, pemerintah Turki kembali melebarkan tindakan kerasnya. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan keputusan yang memerintahkan penutupan sejumlah organisasi media di Turki.
Menurut keputusan pemerintah yang diterbitkan di surat kabar resmi Turki pada Rabu (27/7), tiga kantor berita, 16 saluran televisi, 23 stasiun radion, 45 surat kabar harian, 15 majalah, dan 29 penerbit telah diperintahkan untuk ditutup.
Di antara media yang ditutup adalah koran Zaman, Samanyolu News Channel dan Cihan News Agency. Mereka dituduh mendukung gerakan Fethullah Gulen yang selama ini dipersalahkan atas upaya kudeta gagal di Turki.
Turki juga memecat 1.684 anggota angkatan bersenjata, termasuk 127 jenderal dan 32 laksamana. Mereka lagi-lagi dianggap memiliki hubungan dengan gerakan Gulen.
Kementerian Dalam Negeri juga mengambil alih pasukan keamanan kunci. Dalam salah satu perubahan kelembagaan paling signifikan adalaj mereka mengumumkan bahwa gendarmerie dan penjaga pantai akan berada di bawah kementerian dalam negeri dan bukan militer.
Sebelumnya gendarmerie, yang bertanggung jawab atas ketertiban umum di daerah pedesaan dan menjamin keamanan internal serta kontrol perbatasan umum, selalu menjadi bagian dari militer. Penghapusan gendarmerie dari militer dinilai sebagai pukulan kuat bagi angkatan bersenjata.
Pekan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan juga mengeluarkan keputusan lain dengan menutup 2.341 lembaga termasuk sekolah, badan amal, serikat pekerja, dan pusat kesehatan. Mereka diduga memiliki hubungan dengan gerakan Gulen.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-monn, pada Rabu (27/7), menyatakan keprihatinannya akan penangkapan yang terus berlangsung di Turki. Dalam percakapan teleponnya Ban mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu bahwa bukti kuat harus disajikan dengan cepat, sehingga status hukum para tahanan dapat segera ditentukan pengadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika