Kamis 04 Aug 2016 19:00 WIB

Heru Budi Ralat Tudingan Presiden Jokowi

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Bilal Ramadhan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan)
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BPKAD Provinsi DKI Heru Budi Hartono meralat tudingan Presiden Joko Widodo pada keuangan Pemprov DKI. Dalam rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah (TPID), Jokowi menyindir Pemprov DKI yang mempunyai dana 13,9 triliun.

Jokowi berharap dana itu seharusnya bisa digelontorkan untuk menggerakkan roda perekonomian. Adapun Heru membantah sindiran itu. Menurutnnya, jumlah dana itu memang murni saldo Pemprov DKI.

"Jadi begini saya jelasin, posisi Juni 2016, DKI memang benar punya uang Rp 13,9 triliun. Bukan tersimpan loh. tapi punya anggaran. Ya memang disimpan di bank ya. Tersimpan Rp 13,9 triliun. Tidak dipakai ya," katanya di ruang kerjanya, Kamis (4/8).

Heru menjelaskan dana itu bukan disimpan di bank semuanya. Melainkan dana itu akan dicairkan ketika ada SKPD atau UKPD yang hendak menggunakannya. "Rp 13,9 triliun itu berjalan terus. Bukan uang Rp 13,9 triliun itu disimpan terus, tidak. Itu Rp 13,9 triliun adalah saldo uang pada saat bulan Juni ya," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Apa yang paling menarik bagi Anda tentang Singapura?

1 of 7
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement