REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh masyarakat Papua Neles Tebay mengatakan, tak kunjung selesainya konflik di Papua lantaran penyelesaian masalah oleh pemerintah tak dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah dianggap tidak memberikan solusi yang tepat atas permasalahan yang ada di Bumi Cendrawasih.

“Persoalannya bukan sekedar membangun infrastruktur, perlu peta kebijakan untuk penyelesaian konflik yang menyeluruh,” kata Neles dalam diskusi Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) di Jakarta, Kamis (1/9).

Neles mengatakan, pemerintahan Jokowi memang menaruh perhatian lebih terhadap pembangunan Papua. Bahkan, mantan walikota Solo itu kerap berkunjung ke pulau paling timur di Indonesia tersebut.

Namun, pengajar Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur ini menilai, penuntasan konflik di Papua tak cukup dengan melakukan berbagai pembangunan fisik semata. Akar masalah yang selama ini ada dianggap tak pernah tersentuh.

Neles tak memungkiri adanya tuntutan dari kelompok orang yang menginginkan Papua merdeka. Tetapi, Neles mengibaratkan hal itu adalah akibat. ”Itu kan asap. Selama kita hanya kita mengusir asap dengan senjata, mungkin hilang. Dengan cara tangkap orang dan lain-lain. Tapi akan muncul lagi asap karena ada api,” ujar dia.

Ia meyakini, dialog dengan masyarakat Papua dalam setiap pengambilan bisa menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan. “Lebih baik bertemu dan dialog dan identifikasi bersama apa penyebab konflik di Papua,” ujarnya.

Dia mencontohkan, kebijakan yang diambil pemerintah pusat terkait Papua kerap bermasalah dalam tataran pelaksanaan di lapangan. Birokrat di Papua kadang tak memahami apa yang harus dilakukan dengan adanya peraturan baru yang terbit dari pusat. Hal itu, menurutnya, karena mereka tak banyak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan untuk daerahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika