REPUBLIKA.CO.ID, BRATISLAVA -- Uni Eropa mencoba memulihkan hubungan dengan Turki, pascakudeta gagal terhadap Pemerintahan Erdogan pada bulan Juli lalu. Hubungan dengan Turki sempat memanas setelah Uni Eropa memberikan kritik keras terhadap Pemerintahan Turki pascakudeta tersebut.
"Pada tataran politik kami perlu memulihkan hubungan, kita perlu menormalkan situasi," kata Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn, Sabtu (3/9).
28 menteri luar negeri Uni Eropa melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki Omer Celik. Uni Eropa membutuhkan Turki untuk menutup keran imigran dari Timur Tengah.
"Ini pertama kalinya kami berbicara satu sama lain sejak kudeta, bukan bicara tentang satu sama lain. Tapi kami tidak bisa melupakan peraturan hukum. Dalam pertemuan ini semua orang sepakat jika kami ingin menstabilakan situasi, Turki harus kembali ke peraturan hukum yang berlaku secepat mungkin," jelasnya.
Sementara Menteri Luar Negeri Omar Celik mengaku Turki sangat kecewa dengan sikap Uni Eropa pascakudeta. Namun ia juga mengatakan pertemuan ini menghasilkan agenda positif bagi kedua belah pihak.
"Sebagian hasil dari pertemuan tersebut, ada konsensus yang sangat fokus pada agenda positif dan meningkatkan kerja sama antara Turki dan Uni Eropa," katanya
Pascakudeta Uni Eropa kritis terhadap kebijakan Turki yang melanggar banyak supremasi hukum dan hak asasi manusia. Uni Eropa juga mengkritik sikap Turki yang memberhentikan 80 ribu orang PNS dan menangkap para simpatisan Fethullah Gulen.
Pada pertemuan di Bratislava ini Uni Eropa memberi pesan lebih damai ke Turki. Dan tetap meminta Turki untuk berusaha mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi.
"Saya sangat mengharapkan ada peningkatan hubungan sekarang," kata Menteri Luar Negeri Slovakia Miroslav Lajcak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika