REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 242 narapidana terorisme mengikuti program deradikalisasi oleh BNPT. Program deradikalisasi ini menjadi salah satu syarat bagi mereka sebagai salah satu program hukuman mereka.

Kepala BNPT, Suhardi Alius mengatakan saat ini pihaknya terus mengidentifikasi warga yang berpotensi menjadi ekstrimis. Terutama mereka yang baru saja kembali dari Suriah dan Irak dan hidup bebas di Indonesia. Suhardi mengatakan total ada sekitar 700 orang yang terindikasi terpengaruh paham radikalisme.

Dikutip dari Strait Times, Suhardi memperkirakan ada 500 orang Indonesia yang telah kembali. Namun, pada hari Kamis (15/9) lalu, Suhardi mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi 47 orang 'sudah kembali' dan sejauh ini Presiden Joko Widodo telah memerintahkan mereka untuk terus diawasi.

"Tidak hanya oleh BNPT, tetapi juga polisi dan lembaga lain, seperti pemerintah daerah, yang membantu kami memantau,"  kata wakil kepala BNPT Petrus Reinhard Golose.

Straits Times diberitahu oleh seorang pejabat kontra-terorisme bahwa 30 dari 47 orang Indonesia telah bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Sedangkan sisanya 17 orang bergabung dengan Jabhat al Nusra, Al-Qaeda kelompok yang berbasis di Suriah utara.

Sumber tersebut meminta untuk tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan. "Beberapa kembali karena mereka kecewa setelah hanya mendapatkan tugas-tugas kasar. Tapi ada orang lain yang diperintahkan oleh ISIS untuk melakukan perlawanan kembali ke rumah," tambahnya.

Sebagian besar dari 47 orang yang telah kembali dari Timur Tengah sejak 2014 berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang dinilai memiliki sejarah sebagai lahan subur aktivitas militan. Misalnya, ekstrimis ideolog Aman Abdurrahman dan empat orang yang terlibat dalam serangan 14 Januari di Jakarta yang berbasis di Jawa Barat.

Bahrun Naim, sekarang di Suriah berjuang untuk ISIS. Juga terkait dengan ledakan di Marina Bay sebelumnya tinggal di Jawa Tengah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika