REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) meminta agar pemerintah tidak menerapkan cukai untuk plastik. Sebab penerapan ini akan mengurangi daya saing produk yang menggunakan bahan penolong dari plastik.

Ketua Asosiasi Inaplas Budi Susanto Sadiman mengatakan, kalau produksi plastik harus dikenai cukai maka nantinya bukan hanya kantung plastik yang terdampak dalam kenaikan harga. Namun plastik yang digunakan untuk kemasan produk makanan dan minuman semua akan kena cukai.

"Nanti ya semuanya (plastik) kena c‎ukai kalau pake kebijakan pengenaan cukai plastik. Menurut saya jangan dulu ada kebijakan ini," kata Budi, Selasa (4/10).

Budi menjelaskan, saat ini perusahaan plastik mulai mengalami penurunan produksi sejak adanya pemberlakukan kantong plastik berbayar di toko ritel.‎ Dari target volume konsumsi plastik tahun ini tidak akan mencapai 4,75 juta ton. Keinginan ini sulit tercapai karena konsumsi platik baru mencapai 2,2 juta ton pada Semester I 2016, perlmabatan ini karena pertumbuhan ekonomi yang kurang baik sehingga penyerapan anggaran pemerintah dalam pembelian plastik juga lambat. Selain itu adanya kebijakan plastik berbayar dan wacana cukai kemasan plastik ikut serta membuat penyerapan plastik menurun.

Namun, industri plastik masih membukukan laba karena bahan baku di hulu untuk pembuatan plastik mengalami penurunan cukup tajam. Hasilnya margin ini menjadi kompensasi dari penurunan volume penjualan.

Budi menjelaskan, ‎pihaknya masih mendukung penerapan kantong plastik berbayar kepada konsumen dibandingkan dengan kebijakan cukai plastik. Dengan kantong plastik berbayar, maka masyarakat diminta ikut serta mengurangi penggunaan plastik setiap kali berbelanja.

Namun jika pemerintah menerapkan cukai plastik, maka kemungkinan akan merubah semua harga produk yang menggunakan plastik. Hal ini nantinya akan menggangu daya saing dengan berbagai produk yang mulai masuk ke dalam negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika