REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran Nana Ruhena belum bisa memastikan jumlah kerugian materiil akibat bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah itu pada Ahad, (9/10). Nana mengatakan hingga saat ini pendataan dari tiam kecamatan yang dilanda bencana masih belum lengkap.
"Kerugian materiil belum masuk semua dari wilayah, masih nunggu perhitungan. Belum ada kisaran estimasi, masing-masing Kecamatan ada kerugian tapi masih menghitung karena baru sebagian masuk jadi data yang dikompilasi belum lengkap. Masih ada kecamatan yang kurang kasih datanya dari desa," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (12/10).
Namun menurutnya, jumlah kerugian materiil tak akan terlampau besar lantaran banjir terbilang cepat surut. Dari semua kecamatan di Pangandaran, ia memperkirakan Kecamatan Pangandaran berpotensi mengalami kerugian terbesar sebagai akibat bencana kemarin.
"Kerugian terbesar dari lihat dampaknya itu di kecamatan Pangandaran, kerugian disana tapi tidak sampai 1 miliar, kan pada umumnya rumah terendam saja. Permasalahannya hanya orang tidak bisa masak saja pas malam pertama banjir, jadi tidak terlalu parah," ujarnya.
Mengenai jumlah pihak yang terdampak bencana, berdasarkan laporan yang diterimanya tertanggal Selasa, didapati 3663 KK atau 11.198 jiwa. Adapun jumlah pengungsi ditaksir mencapai total 1876 orang atau 620 KK. Ia mengingatkan jumlah itu merupakan akumulasi dari periode dua hari terakhir di posko pengungsian. Sebab, lama tinggal pengungsi di posko terbilang bervariasi.
"Jumlah total yang ngungsi 1876 orang (620 KK). Ini total karena ada yang satu malam, dua malam. tapi ini yang ngungsi sampai kemarin soalnya pengungsi terus berkurang. Paling tinggal di dua titik saja ngungsi sekitar 230an di Bojong Tempel dan Sukahurip. Disana ada posko dan dapur umum," katanya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Pangandaran Mahmud sudah menginstruksikan Camat agar mmebuat posko dan dapur umum. Meski begitu, ia memperoleh laporan dari Camat bahwa tak semua wilayah membutuhkan posko dan dapur umum karena warga memilih kembali ke rumahnya.
"Kita sudah perintahkan Camat untuk buat posko dan dapur umum, walau beberapa Kecamatan tidak jadi lakukan itu karena pengungsi cuma sebentar sudah kembali ke rumah lagi seperti di Cijulang dari Parigi," jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan status tanggap darurat bencana Pangandaran ditetapkan dari tanggal 10-16 Oktober. Namun lamanya status tanggap darurat bisa saja diperpanjang tergantung situasi. Dalam periode itu, setidaknya dana tak terduga akan dikucurkan sebesar dua miliar.
"Kita ada anggaran dana tak terduga dari APBD baik itu untuk tanggap darurat atau keadaan darurat. Kalau tanggap darurat, Bupati sudah tetapkan tujuh hari tanggal 10-16, kalau perlu diperpanjang ya diperpajang," ujarnya.
Mengenai jembatan Putrapinggan, ia berharap adanya bantuan untuk segera memperbaiki jembatan secara permanen, selain adanya usaha membuat jembatan alternatif (bailey).
Sebab ia menaksir biaya perbaikan jembatan bisa mencapai 1,8 miliar agar bisa mempunyai kualitas tinggi dapat dilewati kendaraan bertonase besar. Apalagi mengingat vitalnya jembatan Putrapinggan untuk menghubungkan Pangandaran.
"Bayangkan kalau bus besar dan tronton tak mampu lewat ya bagaimana aktifitas dan roda perekonomian di Pangandaran kalau harus keliling ke Tasik? terlalu jauh kan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika