REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon menegaskan kasus kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir sudah selesai.

Menurut Politikus Partai Gerindra itu kalau ingin membuka kembali kasus kematian Munir akan menambah pekerjaan. Disamping itu juga akan menimbulkan suatu pertanyaan, yaitu tidak adanya kepastian hukum di Indonesia.

“Saya melihat setiap kasus kalau mau dibuka kembali kan berarti kita menambah pekerjaan kasus Munir ini bukankah ini sudah selesai di pengadilan,” ujar Fadli Zon saat ditemui di Komplek Parlemen, Kamis (13/10).

Selain itu, kata Fadli Zon persoalan masalah hukum itu harus ada kepastian.  Kepastian itu ditunjukkan, selesai atau tidak pada waktu itu. Kemudian prosesnya di pengadilan. Sedangkan pengadilan terkait kasus kematian aktivis HAM tersebut sudah mengambil keputusan.

“Orang yang terdakwa sudah ada yang terpidana. Orang yang dihukum pun sudah keluar gitu, jadi ke sini apa lagi yang mau diangkat.,” katanya.

Baca juga,  Dokumen TPF Munir Hilang, Ini Kata Kabareskrim.

Namun Fadli Zon mengatakan, kasus kematian Munir dapat dibuka kembali apabila ada hal-hal baru sebagai novum yang baru. Akan tetap apabila tidak ada novum yang baru apa yang akan dikerjakan.

Dia juga khawatir jika kasus tersebut dibuka kembali akan membuat persepsi masyarakat kurang baik terhadap citra lembaga hukum Indonesia.

Munir meninggal pada 7 September 2004 salam, dalam penerbangan dengan pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Hasil autopsi menemukan Munir itu meninggal karena racun arsenik.Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap dalang pembunuhan Munir, tetapi hasil laporan TPF itu  tidak pernah diumumkan.

Sehingga pada akhirnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan pemerintah harus mengungkapkan hasil kerja atau laporan TPF kasus meninggalnya Munir. Keputusan you menjadi peluang untuk membuka kembali kasus kematian  Munir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika