REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengkaji SK pengesahan PPP kubu Romahurmuziy, setelah Djan Faridz mendukung calon pejawat di Pilkada DKI, dikritik Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH Sholahuddin Wahid. Dalam kasus tersebut, ulama yang akrab disapa Gus Sholah ini menilai sikap Menkumham sungguh aneh.

Sebab menurutnya, Menkumham seperti sengaja memberi ketidakpastian kepada partai politik, termasuk PPP. "Menhumkam harus memberi kepastian kepada partai politik. Kalau memang Menteri Yasonna menilai PPP kubu Djan Faridz yang tepat, kenapa tidak dari dulu disahkan," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (18/10).

Menurut Gus Sholah, seharusnya Menkumham konsisten dengan keputusannya. Anehnya, kalau pun nantinya ada perubahan terhadap PPP, bagaimana dengan Golkar nanti. Apakah ada jaminan suatu saat Golkar bisa selesai tanpa ada pengalihan pengesahan.

"Menkumham harusnya konsisten, jangan hari ini A besok B," ucapnya.

Adik kandung Gus Dur ini meminta agar Menteri Yasonna bisa konsisten dengan keputusannya. Karena memberi ketidakpastian ini akan merusak sistem di internal partai yang memiliki aspirasi konstituen dan mahkamah partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika