REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Saiful Mujani Research and Consultig (SMRC) menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di dua tahun pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Selain itu, masyarakat juga merasa masih berat dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan masih sulitnya mencari kerja.
Politikus PDIP Maruarar Sirait sepakat jika angka kemiskinan dikatakan masih tinggi. Namun, ia menegaskan, dari survei yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya, angka itu cenderung turun. Penurunan itu terjadi di empat hal tersebut yakni pemenuhan kebutuhan pokok, jumlah pengangguran, kemiskinan dan pencarian pekerjaan.
"Berarti program sudah cukup berhasil. Artinya apa, yang terjadi hari ini sudah on the track," kata dia dalam rilis hasil survei SMRC terkait dua tahun pemerintah Jokowi-JK, di Jakarta, Ahad (23/10).
Menurutnya, harapan masyarakat terhadap Jokowi sejak awal memang tinggi. Sehingga, kata dia, masyarakat menginginkan segala sesuatunya berubah dengan cepat seperti yang diinginkan. Tapi, perubahan itu tak bisa secepat yang diharapkan masyarakat, akan tetapi perlahan hal itu terealisasi.
Dari hasil survei SMRC menunjukkan, 49 persen warga menilai saat ini semakin berat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Angka ini menurun dari bulan Desember 2015 sebesar 60 persen, Maret 2016 sebesar 61 persen dan Juni 2016 juga 61 persen.
Untuk jumlah pengangguran, sebanyak 56 persen warga menilai semakin banyak. Angka ini juga turun dari 71 persen pada Desember 2015, 62 persen pada Maret 2016 dan Juni 2016.
Tren penurunan juga terlihat pada jumlah orang miskin. Pada Oktober 2016, sebanyak 49 persen warga menilai semakin banyak. Namun angka ini turun dari 63 peraen, 55 persen, dan 53 persen secara berturut-turut pada bulan Desember 2015, Maret 2016 dan Juni 2016.
Sementara untuk pencarian lapangan pekerjaan, angka lebih fluktuatif. Jumlah masyarakat yang menilai mencari kerja semakin sulit sebesar 70 persen pada Desember 2015, 66 persen pada Maret 2016, 71 persen pada Juni 2016 dan 63 persen pada Oktober 2016 atau tepat dua tahun pemerintah Jokowi-JK.
"Kalau dibilang masih tinggi iya, tapi trennya menurun. Maka harus ada terobosan-terobosan agar lebih cepat menurunkan angka-angka itu," ujar Maruarar.