REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ajang kontestasi politik seperti pilpres, pileg, dan pilkada harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moralitas, kultur dan sosial. Selain itu, juga harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Tujuannya, agar terhindar dari perpecahan dan permusuhan.
"Rekrutmen kepemimpinan dalam semua tingkatan yang kita imajinasikan dalam konteks demokrasi di Indonesia adalah sebuah kontestasi pemilihan pemimpin yang berjalan dengan aman, damai, dan sejuk," kata Sekretaris Jenderal Majelis Pemuda Islam Indonesia, Faizi, saat acara seminar nasional bertema 'Konsolidasi Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban dalam Perspektif Pemuda Islam' di Aula MUI, Kamis (27/10).
Faizi mengatakan, menjunjung tinggi nilai agama, moralitas, kultur dan sosial agar demokrasi yang berjalan jauh dari intrik perpecahan dan permusuhan. Juga, agar terhindar dari sikap saling menjatuhkan antar sesama elemen umat dan bangsa.
Dalam konteks ini, kata dia, kepentingan rakyat banyak harus didahulukan daripada kepentingan segelintir orang elit politik. Persatuan dan kesatuan rakyat dalam berbangsa dan bernegara jangan sampai hancur. "Jangan menimbulkan perpecahan hanya karena perbedaan pandangan dan pilihan politik," ujarnya.
Menurut Faizi, demokrasi merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Meski jalan yang ditempuh berliku dan terjal. Tapi itu konsekwensi logis karena telah memilih sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang diyakini menjadi salah satu model pemerintahan yang paling sempurna. Selain itu, dinilai memiliki peluang lebih kecil dalam menimbulkan mudharat daripada sistem pemerintahan yang lain.
Faizi mengatakan, karena memiliki aspek mudharat yang lebih kecil, maka merawat nilai-nilai agung dari demokrasi adalah sebuah keniscayaan bagi segenap elemen anak bangsa tanpa terkecuali. "Guna menciptakan tatanan sosial masyarakat yang berkeadilan, berdaulat dan sejahtera lahir-batin," jelasnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak berharap, melalui seminar yang diselenggarakan Majelis Pemuda Islam Indonesia, para pemuda dapat membuat sebuah peta jalan. Sehingga, mereka tahu apa yang seharusnya dilakukan dan dipersiapkan pemuda Islam.
Pertama, katandia, pemuda Islam harus menghadirkan dan merawat integritas. Hal ini, bagian yang penting dalam rangka membangun keadaban publik dalam demokrasi. "Keadaban ini nilai yang kita pegang ya nilai Islam. Nilai Islam itu sudah ada di Pancasila," ujarnya.
Dia menegaskan, Pancasila adalah warisan politik para tokoh Islam. Tokoh-tokoh Islam juga yang merumuskan Pancasila. Jadi, kalau dituduh orang Islam atau politisi Islam hari ini tidak Pancasilais. Hal tersebut keliru sebab tokoh Islam yang melahirkan Pancasila.
Kalau ada politisi yang tidak memahami dan menghormati Pancasila serta tidak menghadirkan Pancasila sebagai nilai. Menurutnya, mereka jangan disebut politisi Islam. Karena politis Islam menghadirkan Pancasila.
Ikuti Whatsapp Channel Republika