Kamis 27 Oct 2016 18:24 WIB

Bekasi Usulkan Rusunawa di Bantargebang

Rep: Kabul Astuti/ Red: Esthi Maharani
Pemulung mengais sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (11/2).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Pemulung mengais sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (11/2).

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat mengusulkan pembangunan rusunawa di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Keberadaan rusunawa ini diharapkan dapat menjadi insentif bagi masyarakat Bantargebang yang terkena dampak keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, serta warga korban penggusuran.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menyatakan keberadaan rusunawa di Kecamatan Bantargebang yang sedang diwacanakan ini akan dibangun dengan dana hibah DKI. Menurut Rahmat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini cukup kooperatif sehingga Pemerintah Kota Bekasi berani menggagas beberapa usulan. Salah satunya, rusunawa di Kecamatan Bantargebang. Rencananya Rusunawa akan dibangun di atas sebidang lahan milik pemkot di Kel Sumurbatu, Bantargebang.

"Kita sedang wacanakan. Di dekat Sumurbatu kan pemkot punya lahan TPU. Kita akan buatkan rusunawa, yang itu tidak diperjualbelikan tapi kita sewakan dengan warga binaan yang ada di TPST Bantargebang," kata Rahmat Effendi kepada Republika, Kamis (27/10).

Rahmat memperkirakan pembangunan rusunawa akan dilakukan dengan dana hibah DKI mulai tahun depan. Berdasarkan addendum kedua yang ditandatangani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/10) kemarin, besaran dana kompensasi mengalami kenaikan dari Rp 68 miliar menjadi Rp 143 miliar. Ini dimaksudkan untuk dana penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, dana jaminan kesehatan lingkungan, dan dana kompensasi lingkungan.

Menurut Rahmat, rusunawa tersebut rencananya akan dibangun sebanyak dua tower dengan kapasitas 220 unit. Pembangunan dilakukan secara bertahap. Pemkot juga sudah memperkirakan alokasi dana yang dibutuhkan untuk pembangunan rusunawa. Rahmat menyebutkan, pembangunan satu tower diperkirakan butuh dana Rp 17 miliar sehingga untuk dua tower dibutuhkan Rp 34 miliar.

"Rusunawa itu tentunya kita persiapkan yang utama adalah buat para pemulung yang ada di situ, baru buat umum. Banyak warga Bekasi yang membutuhkan. Kayak sekarang warga yang kita gusurin ini," imbuh Rahmat.

Wali Kota Bekasi menyatakan pihaknya sedang mematangkan rencana tersebut dan akan melayangkan surat pengajuan pekan depan. Selain rusunawa, kata Rahmat, pihaknya juga merencanakan pembangunan sekolah standar nasional, mulai dari SMP sampai SMA/SMK dalam satu kompleks lewat dana hibah DKI. Sekolah standar nasional tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Camat Bantargebang, Asep Gunawan, membenarkan rusunawa tersebut akan dibangun di Kelurahan Sumurbatu. Di kelurahan tersebut, banyak lokasi tanah milik pemerintah kota yang belum dipergunakan.

"Kita berkoordinasi dengan Disbangkim dan bagian pertanahan. Mau di sebelah mana, kita siapkan. Yang jelas itu di lokasi tanah punya pemda. Kita tinggal menyiapkan berapa yang diperlukan untuk rusunawa itu," kata Asep.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement