REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan beberapa programnya di hari pertama kampanye Pilkada DKI 2017. Salah satunya adalah terkait pembatasan transaksi tunai dalam upaya pencegahan korupsi.
Menurutnya, memberantas korupsi tak cukup dengan mengenali gejala. Tetapi, kata dia, harus dimulai dari sumber masalah dengan cara memperbaiki sistem yang ada. Persoalan tata kelola harus diperbaiki dengan menciptakan sistem yang mampu mencegah potensi terjadinya korupsi.
"Misalnya dengan mengurangi transaksi yang sifatnya cash, sebisa mungkin tidak ada cash," katanya di Jakarta, Jumat (28/10).
Perbaikan sistem, menurut cagub nomor urut tiga ini, juga bisa dilakukan dengan membuat semua perencanaan program daerah menggunakan sistem elektronik. Ia mencontohkan, dalam perencanaan, penganggaran hingga pengawasan bisa menggunakan sistem elektronik ini.
Bahkan, kata dia, publik juga bisa ikut terlibat mengawasi. "Bisa e-planning, e-budgeting, e-monitoring sehingga seluruh transkasi bisa dipantau lalu pada pelaksanaannya dengan melibatkan publik dalam melaksanakan program," ujar dia.