REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persiapan aksi damai bela Alquran 4 November terus berjalan dan menunjukkan progres baik. Inisiator aksi, Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF-MUI) telah mengantisipasi terkait segala hal yang diperlukan dalam aksi di depan Istana Negara tersebut.
"Kami sudah menyiapkan sepuluh divisi, di antaranya divisi kesehatan, konsumsi, komunikasi, sound system, dan keamanan," kata Wakil Ketua GNPF-MUI Muhammad Zaitun Rasmin kepada Republika.co.id, Selasa (1/11).
Khusus divisi keamanan bertugas melakukan koordinasi dengan satuan-satuan keamanan dari setiap organisasi massa (ormas), lembaga Islam, serta simpul-simpul umat yang mendukung kegiatan aksi. Sedikitnya 200 ribu orang diperkirakan akan mengikuti demo tersebut.
Zaitun menegaskan aksi tersebut adalah aksi damai. "Tidak ada tempat bagi mereka yang menginginkan anarkistis," kata dia. Dengan adanya divisi keamanan, mereka akan terus berkoordinasi, termasuk dengan pihak kepolisian.
Beberapa langkah antisipasi lainnya yakni melarang peserta aksi membawa senjata apapun mengingat ini adalah aksi damai dan bertujuan menyampaikan aspirasi. Aksi tersebut bukanlah aksi anarkistis yang ingin melukai atau menciderai siapapun.
Selain orasi, delegasi peserta aksi berharap dapat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jokowi dinilai memegang kunci masalah dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jokowi diminta bersikap tegas atas pernyataan yang dikeluarkan Ahok di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.
Baca juga, Fahri: Ahok Terlalu Dianggap Istimewa.
Seperti diberitakan sebelumnya, GNPF-MUI akan kembali menyelenggarakan aksi membela Alquran. Acara yang rencananya dilakukan Jumat (4/11) di depan Istana Negara ini merupakan lanjutan dari aksi di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (14/10) lalu.
Kegiatan akan dimulai dengan shalat Jumat di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan longmarch ke Istana Negara. Mereka menuntut Ahok agar segera diproses secara hukum dengan seadil-adilnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika