REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya telah menetapkan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Sekjen PB HMI) Ami Jaya Halim sebagai tersangka kasus penyerangan terhadap petugas saat unjuk rasa pada 4 November lalu. Namun, Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap Sekjen PB HMI itu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengungkapkan bahwa Ami Jaya dilepaskan lantaran penyidik memiliki sejumlah pertimbangan subjektif dalam pilihannya tersebut. "Alasannya memang itu alasan subjektif dari penyidik berdasarkan pasal 21 KUHAP. Persyaratan di pasal 1 terkait penahanan memang tidak perlu," ujarnya kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (9/11).

Menurutnya, Ami Jaya sudah mengatakan kepada penyidik bahwa dia tidak akan melarikan diri selama proses hukum kasus dugaan penyerangan terhadap aparat kepolisian saat demo 4 November itu berlangsung. "Ada jaminan dari beberapa pihak bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya," katanya.

Kendati demikian, Awi menegaskan bahwa penyelidikan akan tetap sesuai prosedur dan tidak mengurangi kualitas pemeriksaan. Karena, lanjut dia, ditahan atau tidaknya Ami Jaya proses hukum akan tetap sama.  "Ini berproses. Intinya tidak masalah, hanya masalah teknis dan kewenangan subjektif dari penyidik," ucapnya.

Sementara, Kanit IV Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Armayni mengatakan, empat kader HMI lainnya kini masih ditahan di Polda Metro Jaya. Berdasarkan penilaian subjektif penyidik, keempat kader HMI tersebut tetap ditahan lantaran takut melarikan diri atau berusaha menghilangkan alat bukti.

"Untuk yang Sekjen HMI (Ami Jaya) tidak kami lakukan penahanan. Namun yang empat orang lainnya kami lakukan penahanan," ujar Kanit IV Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Armayni saat dikonfirmasi, Rabu (9/11).

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya sebelumnya telah menangkap lima kader HMI yang diduga melakukan penyerangan pada aksi damai 4 November, Jumat (4/11) lalu. Mereka adalah II atau Ismail Ibrahim (20), AH atau Ami Jaya Halim (31), RR atau Ramadhan Reubun (34), MRB atau Muhammad Rijal Berkat (26), dan RM atau Rahmat Muni (33).

Kelimanya dianggap telah melanggar pasal 214 juncto 212 terkait melakukan kekerasa atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melakukan tugas. Mereka terancam hukuman kurungan penjara selama 7 tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika