Kamis 17 Nov 2016 02:39 WIB

SKK Migas Konsentrasikan Pengamanan Industri Migas di Tiga Wilayah

Rep: Andrian Saputra/ Red: Budi Raharjo
Aparat mengamankan lokasi pengeboran ilegal di Kabupaten Musi Banyuasi, Sumatera Selatan.
Foto: Republika/Maspril Aries
Aparat mengamankan lokasi pengeboran ilegal di Kabupaten Musi Banyuasi, Sumatera Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO --- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Polri akan menindaklanjuti kerja sama pedoman kerja pengamanan objek vital di daerah operasi hulu Migas. Wakil SKK Migas, MI Zikrullah, mengatakan ada tiga wilayah yang menjadi prioritas pengamanan terkait industri migas, yakni Sumatra Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

"Kami akan sosialisasikan MOU tersebut optimalisasinya terutama pada wilayah yang sangat rawan, memang tidak seluruhnya ada gangguan keamanan, kita konsentrasikan dulu di beberapa wilayah," tutur Zikrullah saat pelaksanaan Security Summit 2016 di Solo pada Rabu (16/11) siang.

Ia mengungkapkan ketiga wilayah tersebut rawan gangguan keamanan terutama sering terjadinya pencurian minyak dengan membocorkan pipa dan illegal drilling atau pengeboran minyak tanpa izin.

Sementara, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol Putut Bayuseno mengatakan sosialisasi terkait pedoman kerja pengamanan objek vital daerah operasi hulu migas akan dilakukan kepada setiap stakeholder terkait hingga lapisan bawah. Terdapat 314 wilayah kerja migas baik konvensional maupun nonkonvensional yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

"Modus-modus kejahatan yang dapat merugikan negara itu apa saja kita akan sosialiasasikan, ke Polda, TNI hingga juga pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah yakni pemerintahan desa," tuturnya menambahkan.

Kegiatan dalam upaya optimalisasi peran dan sinergitas pengamanan objek vital nasional terkait migas meliputi penguatan dan penyusunan regulasi nota kesepahaman dan pedoman kerja yang disesuaikan dengan wilayah kerja SKK migas. Mendistribusikan program CSR untuk kesehahteraan masyarakat di lingkungan objek vital nasional dengan melibatkan Pemeda, TNI, Polri dan masyarakt setempat guna mendukung pengamanan internal.

Selain itu membentuk sistem informasi dan komunikasi terpadu terkait dengan kegiatan pengamanan. "Melakukan audit sistim pengamanan secara periodik antar polri dengan pengelola dan menyelenggarakan anailisa dan evaluasi pelaksanakan objek vital nasional dalam hal ini Migas, menyelenggarakan pelatihan terpadu dalam menghadapi manajemen krisis dan membantu program peningkatan infrastruktur dari dan menuju objek vital terutama migas," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement