REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Human Rights Watch mendesak Pemerintah Myanmar untuk mengizinkan organisasi hak asasi manusia (HAM) dan media untuk memasuki Negara Bagian Rakhine. Dengan demikian penyelidikan terkait dugaan perusakan bangunan dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya bisa dilakukan.

Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (16/11), Kantor Konselor Negara Myanmar menanggapi laporan Human Right Watch tertanggal 13 November. Human Rights Watch melaporkan gambar dari satelit citra yang menunjukkan 430 bangunan hancur di tiga desa Rohingya di Kota Maungdaw, Rakhine.

"Konfirmasi dari Pemerintah Myanmar atas kerusakan akibat kebakaran yang meluas di bagian utara Negara Bagian Rakhine dan menawarkan akses bagi media untuk mendapatkan kebenaran mengenai apa yang terjadi. Tapi ini sudah terlalu lama, akses penyelidikan yang dilakukan media dan organisasi HAM sangat penting," ujar Direktur Asia Human Rights Watch, Brad Adams, dikutip dari Mizzima.

Analisis Human Rights Watch melalui satelit citra beresolusi tinggi mencatat pada 22 Oktober, 3 November, dan 10 November ada 85 bangunan milik Rohingya hancur di Desa PyaungPyit (Ngar Sar Kyu). Selain itu, 245 bangunan juga hancur di Desa Kyet Yoe Pyin dan 100 bangunan hancur di Wa Peik (Kyee Kan Pyin).

"Satelit citra bersolusi tinggi mencatat kondisi sebelum dan sesudah kerusakan dan memberikan gambaran lebih akurat. Namun, informasi terbatas ini menunjukkan perlunya akses terhadap organisasi HAM dan media," jelasnya.

Sejumlah organisasi lokal menuduh serangan terhadap desa-desa di Maungdaw dilakukan oleh militer Myanmar. Namun sebaliknya, Pemerintah Myanmar mengatakan kekerasan dilakukan oleh militan Rohingya.

Setelah serangan pada 9 Oktober yang menewaskan sembilan polisi, militer Myanmar mengisolasi Maungdaw dan menolak memberikan akses bantuan. Kekerasan kembali terjadi pada 11 November yang menewaskan hampir 100 orang.

Wakil Direktur Jenderal Kantor Kepresidenan Myanmar, Zaw Htay, mengakui ada bangunan terbakar di tiga desa. Namun ia membantah jumlah yang dilaporkan oleh Human Rights Watch. Htay juga menyatakan akan memberikan akses terhadap organisasi HAM dan jurnalis, meski tidak memberikan rincian kapan tepatnya akses tersebut akan diberikan.

True News Information Team milik militer Myanmar merilis sebuah pernyataan pada Selasa (15/11) yang mengklaim bahwa bangunan di tiga desa itu dibakar oleh militan di Rakhine Utara. Htay juga membantah tuduhan pemerkosaan dan kekerasan seksial yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan Rohingya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika