REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendapat informasi, sejumlah lembaga kemanusiaan sulit masuk ke Rakhine Utara tempat Muslim Rohingya di Myanmar. ACT berharap negara-negara Islam dan ASEAN termasuk Indonesia dapat membantu lembaga kemanusiaan menyampaikan bantuan kepada para korban.
Presiden Komite Nasional untuk Soliderias Rohingya (KNSR) dari ACT, Syuhelmaidi Syukur mengatakan, negara-negara Islam, ASEAN termasuk Indonesia diharapkan bisa melakukan diplomasi dengan Pemerintah Myanmar. Tujuannya, supaya pemerintah Myanmar lebih kooperatif terhadap bantuan dari lembaga kemanusiaan.
"Lembaga kemanusiaan sulit masuknya, kita sendiri masuknya tidak mudah, harus sembunyi-sembunyi, tergantung kondisinya," kata Syuhelmaidi kepada Republika.co.id, Senin (21/11).
Ia mengatakan, kalau kondisinya bagus, tim ACT bisa langsung masuk ke camp pengungsian di selter Camp Shethamadzi, Kota Sittwe, Myanmar. Tapi, kalau situasinya sedang tidak memungkinkan. Maka tim ACT dari Indonesia harus melalui mitra ACT di Myanmar untuk bisa menyampaikan bantuan.
"Kita berharap pihak Pemerintah Myanmar bisa menindak perlakuan yang tidak adil ini, termasuk perlakuan dari pihak militer dan ekstrimis budha (kepada Muslim Rohingya)," ujarnya.
Menurut Syuhelmaidi, Rohingya sebagai etnik atau suku bangsa yang ada di Myanmar diharapkan bisa diakui kewarganegaraannya dengan Undang-undang (UU). Sebab, masalah utamanya di UU Kewarganegaraan, Muslim Rohingya tidak diposisikan sebagai warga Negara Myanmar.
Akibatnya, mereka tidak punya hak untuk pendidikan, keamanan dan yang lainnya. Ketika terjadi konflik sedikit saja dengan etnis lain, maka Muslim Rohingya posisinya pasti dikalahkan dan diusir.
"Kita berharap khususnya Indonesia yang punya hubungan dekat dengan Myanmar dan juga Asean bisa memberikan tekanan lebih dengan memanggil duta besar dan segala macamnya, agar Myanmar tidak sewenang wenang terhadap Etnis Rohingya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika