REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar melakukan konsolidasi di Bali sejak Kamis (24/11) hingga Jumat (25/11). Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh ketua DPD Provinsi dan sekertaris atau yang mewakili.
Dalam pertemuan itu, seluruh DPD I yang hadir menyatakan dukungannya terhadap keputusan DPP partai Nomor Kep/176/DPP/Golkar/X1/2016 tertanggal 21 november 2016. Yaitu, tentang pemberhentian dan penggantian ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto.
Dalam keterangan yang diterima ROL, kesepakatan itu ditanda tangani oleh ketua dan sekertaris DPD I se-Indonesia. Kesepakatan dibacakan oleh Ketua DPD Jawa Timur Nyono Suharli Sudikerta yang merupakan wakil gubernur sekaligus ketua DPD Golkar Provinsi Bali yang mendampingi acara tersebut hingga ditutup, siang tadi.
Selain itu, dua poin lain yang menjadi kesepakatan konsolidasi yakni mendukung sepenuhnya konsolidasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka memantapkan stabilitas politik dan keamanan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Serta mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Kedua, lanjutnya, mengajak semua komponen bangsa dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian. Serta memelihara kebhinekaan dan kemajemukan bangsa demi tetap utuhnya NKRI berdasarkan UUD 1945.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto juga menginstruksikan seluruh infrastruktur partai dari pusat hingga desa untuk menjaga kondusifitas keamanan dan kedamaian. Ini sesuai dengan komitmen partai untuk menjaga NKRI dan pemerintah agar berjalan sesuai periodesasinya secara konstitusional.
"Semua ini harus terus dilakukan agar terjadi stabilitas keamanan. Jika negara aman, komunikasi politik berjalan dengan harmonis, maka stabilitas ekonomi dapat kita pertahankan. Jika ekonomi stabil, maka pembangunan dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai," ujar Novanto di Bali, Jumat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika