REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Kebuntuan mengenai pajak backpacker yang akan dikenakan di Australia tampaknya segera berakhir dengan Bendahara Utama Australia Scott Morrison mengumumkan pemerintah mencapai kompromi untuk mengenakan pajak 15 persen.
Sebelumnya, pemerintah yang dikenal dengan sebutan pihak koalisi sudah menurunkan usulan pajak dari 32,5 persen menjadi 19 persen, setelah adanya protes dari petani dan penyelenggara wisata yang mengkhawatirkan pajak ini akan membuat backpacker tidak mau mengunjungi Australia.
Partai Buruh sebagai oposisi utama tetap menghendaki pajak 10,5 persen dengan mengatakan hanya dengan pajak seperti itu akan membuat Australia tetap mampu bersaing untuk menarik para backpacker. Morrison mengatakan penurunan pajak itu akan menyebabkan penerimaan anggaran akan berkurang 120 juta dolar AS selama empat tahun dan dia menuduh Partai Buruh menjadi penghambat dalam penyelesaian masalah ini.
"Jujur saja sebenarnya Partai Buruh bisa membuat lompatan besar," katanya.
Ketika ditanya mengapa pesan yang ingin disampaikannya kepada petani yang kesal dengan penanganan pihak koalisi dengan pajak ini Morrison menjawab: "Masalah ini akan diselesaikan minggu ini."
Bendahara Utama bayangan Chris Bowen dari Partai Buruh mengatakan Morrison bersikap 'tidak matang' dan 'aneh' dan mengatakan pihak regional dan pedesaan Australia harus membayar semua ini. Namun RUU ini tampaknya akan lolos d Majelis Tinggi (Senat) dengan dukungan dari beberapa senator penting di luar partai pemerintah termasuk Senator Derryn Hinch dan mereka dari Nick Xenophon Team.
Senator Xenophon menggambarkan hal ini sebagai win-win karena pemerintah mendukung rencananya guna memungkinkan para pekerja muda Australia yang sedang mendapat tunjangan sosial untuk mendapat penghasilan sampai lima ribu dolar AS tanpa terkena pajak.
"Ini adalah terobosan, dan menghilangkan pembatas bagi mereka yang mendapat tunjangan untuk melakukan pekerjaan musiman di daerah yang memang kekurangan tenaga," katanya.
Masalah pajak backpacker ini sudah dibicarakan selama 18 bulan, dan mencapai titik kritis ketika seorang anggota parlemen dari Partai Nasional Andrew Broad menyerukan agar pajaknya adalah 15 persen. Langkah itu membuat marah yang lainnya di Partai Nasional (yang merupakan salah satu pihak dalam partai koalisi yang memerintah), yang yakin Partai Buruh akhirnya akan setuju dengan pajak 19 persen.
Asisten Menteri bagi Wakil Perdana Menteri Australia Luke Hartsuyker, yang berperan penting dalam perundingan pajak backpacker ini mengatakan hari Senin (28/11) kepada wartawan Andrew Broad sebelumnya sudah lama menyarankan pajak 19 persen. Hartsuyker juga mengatakan dia mendukung angka 19 persen tersebut. Petani menyambut baik pajak 15 persen tersebut
Salah seorang manajer di Federasi Petani Nasional Australia Sarah McKinnon mendukung pajak 15 persen tersebut dan menggambarkannya sebagai adil. Namun dia mengatakan kesepakatan ini mestinya sudah bisa dicapai beberaa bulan lalu, ketika pemerintah mengumumkan adanya angka kompromi ketika itu.
"Jelas sekali tidak ada satu partaipun yang bisa menyebut mereka menang dalam masalah ini. Ini sangat mengecewakan. Para petani dikecewakan dengan proses politik yang lebih dipentingkan dibandingkan kepentingan publik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika