REPUBLIKA.CO.ID, KAJEN -- Langkah strategis dilakukan Pemkab Pekalongan dalam upaya percepatan mengatasi kemiskisnan. Langkah yang dilakukan adalah dengan mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis). Penerapan sistem ini diluncurkan Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti, saat pembukaan Lokakarya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula lantai 3 Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (29/11).

''Keberadaan program Simnangkis ini diharapkan bisa menjadi entry point penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan berbagai pihak yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan,'' jelas Wabup.

Menurutnya, dengan adanya sistem Simnangkis maka seluruh pihak yang masuk dalam TKPK bisa mengisi data dan memanfaatkan data kemiskinan yang ada dalam sistem tersebut untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. ''Dalam sistem Simnangkis, nantinya seluruh warga yang masuk kategori miskin ada terdata by name by adress. Dengan adanya data ini, maka upaya penanggulangan kemiskinan akan menjadi lebih tepat sasaran,'' katanya

Untuk sementara, kata Wabup, data warga miskin yang tertulis by name by address ini, diambil dari Basis Data Terpadu 2015. Sedangkan aplikasinya, merupakan  hasil kajian penentuan indikator kemiskinan Kabupaten Pekalongan yang kemudian disusun oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Undip Semarang.

Wabup menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 12,57 persen dari jumlah penduduk. Berdasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah ditetapkan, pada tahun 2021 jumlah warga miskin bisa turun menjadi 7,10 persen.

''Upaya ini tentu bukan pekerjaan mudah. Diperlukan kerja keras dan kerja sama semua pihak agar target tersebut bisa tercapai, bahkan kalau bisa dapat melebihi target yang telah ditentukan,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika