REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menunda kunjungan ke Indonesia. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), penundaan kunjungan Suu Kyi ke Indonesia memang sebaiknya dilakukan, mengingat kekerasan di Myanmar yang semakin meningkat dan juga melihat kondisi di dalam negeri.
JK mengaku, penundaan kunjungan kenegaraan itu bukan hanya permintaan dari Myanmar, namun juga permintaan dari Pemerintah Indonesia. “Ya saya kira sebaiknyalah. Apalagi ada masalah di Rakhine itu kan, Rohingnya. Sebaiknya, kita setuju bukan saja permintaan mereka tetapi permintaan kita juga tunda dulu kan,” jelas JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (2/12).
Ia mengkhawatirkan, jika Suu Kyi tetap melakukan kunjungannya ke Indonesia, maka dapat memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran. Sebab, dengan adanya demonstrasi yang sering kali terjadi beberapa akhir ini di Tanah Air dapat memengaruhi kondisi dalam negeri. Kendati demikian, ia menegaskan kondisi di Tanah Air saat ini masih aman.
“Aman si aman, tapi kasus Rohingnya jangan lagi memperbesar masalah dalam negeri. Kalau datang kemudian demo besar-besaran, kan kita juga tidak bagus,” kata dia.
Aung San Suu Kyi memang menunda kunjungan kenegaraan ke Indonesia menyusul kekerasan yang semakin meningkat terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Aksi kekerasan tersebut memicu demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta pada pekan lalu.
Suu Kyi bahkan mendapat kecaman dari publik internasional lantaran masih bungkam terkait kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika