REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Pemerintah Negara Bagian Rakhine dan Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan, dan Pemukiman Myanmar, mengadakan rapat koordinasi untuk membahas masalah Muslim Rohingya, Rabu (7/12). Pertemuan yang juga dihadiri oleh organisasi kemanusiaan itu bertujuan untuk mencari cara mempercepat bantuan ke daerah konflik di Rakhine Utara.

Dalam rapat itu, Menteri Kesejahteraan Sosial, Bantuan, dan Perumahan Myanmar, Win Myat Aye, meminta organisasi kemanusiaan tetap menjaga keamanan dalam memberikan bantuan kepada dua pihak yang ada di daerah konflik. Dilansir dari Myanmar News Agency, dia juga menekankan perlunya upaya untuk meredakan ketegangan antara dua pihak yang berseteru. Upaya-upaya tersebut harus adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Win Myat Aye mengundang badan-badan kemanusiaan PBB dan LSM internasional untuk bekerja sama dengan Pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar ingin menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat lokal akan mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri tanpa bergantung pada bantuan.

Menteri Urusan Keamanan dan Perbatasan Negara Bagian Rakhine juga menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk meredakan konflik di Rakhine. Pemerintah Negara Bagian Rakhine mengklaim telah membentuk tim yang terdiri dari pemerintah dengan organisasi kemanusiaan.

Setelah melakukan rapat koordinasi, Pemerintah Rakhine dan kementerian melakukan kunjungan ke Punnagyun Industrial Zone. Mereka melakukan diskusi dengan otoritas setempat mengenai pertumbuhan di bidang sosial ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika