REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu reshuffle kembali mencuat jelang pergantian tahun. Kabarnya, Presiden Joko Widodo kembali akan mencopot beberapa menteri yang dianggap sulit diatur. Namun, salah satu partai pendukung pemerintah Hanura rencana reshuffle hanya isu.
"Enggak ada reshuffle itu hanya isu. Yang saya ketahui tidak ada reshuffle, tidak ada urgensinya,'' ujar politikus Hanura, Dadang Rusdiana saat dihubungi, Rabu (28/12).
Dadang menilai, sampai saat ini tidak ada masalah pascareshuffle jilid 2 lalu. Namun, ia menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif presiden dan hanya presiden yang tahu. ''Saya berpandangan reshuffle dalam waktu dekat tidak ada urgensinya,'' ujarnya.
Isu yang beredar beberapa menteri akan dicopot dan beberapa kementerian pun akan ditambah posisi wakil menteri.