REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah berharap bangsa Indonesia berdaulat pangan pada tahun 2017. Karena itu, MPM PP Muhammadiyah mendorong kedaulatan tersebut melalui gerakan Jihad Kedaulatan Pangan. 

Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Nurul Yamin menjelaskan,  gerakan Jihad Kedaulatan Pangan bukan semata masalah kenyang dan lapar melainkan menggelorakan budaya pangan, ekonomi pangan dan politik pangan. Ada dua aspek yang dapat menopang kedaulatan pangan yakni produksinya maupun menggelorakan lagi gerakan kembali bertani.

"Gerakan kembali bertani sendiri akan bisa mengisi kekosongan regenerasi petani di Indonesia, yang lekat sebagai negara agraris," kata dia.

Menurutnya, semua itu tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada keberpihakan kepada petani-petani di Indonesia, yang tentu diwujudkan lewat kebijakan-kebijakan politik. Kebijakan politik tersebut dinilai akan memberikan ruang kepada petani-petani di Indonesia, yang selama ini justru sering disulitkan kebijakan politik.

Terlebih, pertanian di Indonesia semakin terancam dengan menipisnya lahan yang tidak sebanding dengan luas Indonesia, dibandingkan negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. "Kualitas lahan pun masuk ke tataran kritis, jumlah petani menurun drastis dan tinggal sekitar 27 juta pada sensus 2012, termasuk tidak adanya petani muda," ujar Yamin. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika