REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan bahwa PKS tetap berada di luar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal itu disampaikan Jazuli mengingat berkembangnya informasi akhir-akhir ini bahwa ada resuffle dan tawaran kursi kabinet kepada PKS.
Menanggapi isu ini, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa reshuffle (kocok ulang) kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Meskipun demikian Jazuli berharap agar reshuffle kabinet tidak dilakukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, tapi menimbang profesionalisme dan kinerja.
"Presiden sendiri yang menekankan di awal dia terpilih bahwa penentuan kursi menteri bukan bagi-bagi kekuasaan, tapi berdasarkan kapasitas dan kemampuan. Reshuffle pun semestinya begitu dasarnya profesionalitas dan evaluasi kinerja," kata Jazuli, Senin (9/1).
Jazuli pun mengingatkan, Presiden Jokowi hendaknya jika ingin melakukan reshuffle harus juga mempertimbangkan batasan waktu yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja pemerintahan.
"Kalau bongkar pasang terus kapan fokus kerjanya, sementara tantangan pemerintahan kian kompleks. Saya khawatir kementerian menjadi tidak produktif, tidak maksimal mengahasilkan sesuatu dalam lima tahun ini, dan bisa jadi janji Nawa Cita Presiden Jokowi hanya sebuah mimpi yang tidak terealisir," ujar Jazuli.
Ia menegaskan, sikap PKS untuk tetap berada di luar pemerintahan ini sesuai dengan keputusan Ketua Majelis Syuro. Menurut Jazuli, PKS punya alasan yang rasional, objektif dan bermartabat terkait pilihan politik partainya itu.
Pertama, sejak awal PKS sadar tidak ikut berkeringat memenangkan pasangan Jokowi-JK karena memang saat pilpres 2014 punya pilihan yang berbeda. Oleh karena itu tidak etis bagi PKS mengambil jatah teman-teman yang sudah berkeringat. "Kami di PKS menjaga etika politik ini agar maslahat bagi semua," terang Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS ini.
Kedua, dengan posisi di luar pemerintahan, PKS berikhtiar menjaga agar sistem checks and balances berjalan dengan baik. Dengan posisi ini, bukan pula berarti PKS akan mengganggu roda pemerintahan dan jalannya kebijakan Presiden.
PKS tidak akan menganggu jalannya roda pemerintahan selama kebijakannya sejalan dengan kepentingan rakyat. Namun, ia mengatakan, tidak akan segan mendukung pemerintah jika kebijakannya membahagiakan rakyat. "Sebaliknya, jika tidak sejalan dgn kepentingan rakyat terutama rakyat kecil, PKS akan mengingatkan (bukan mengganggu), semata-mata demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara," kata dia.
Dengan posisi tersebut, lanjut Jazuli, kalaupun dapat disebut oposisi, PKS akan menempatkan diri sebagai oposisi yang konstruktif. "Saya yakin peran yang dipilih PKS ini sama-sama mulia dan berhaga bagi terwujudnya sistem bernegara dan pemerintahan yang demokratis," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika