Rabu 11 Jan 2017 00:22 WIB

Aher Minta Guru Jaga Wibawa dengan Hilangkan Pungli

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Nidia Zuraya
Pungli di Sekolah (ilustrasi)
Foto: ANTARA FOTO
Pungli di Sekolah (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan pesan kepada guru-guru untuk menjaga wibawa salah satunya dengan menghindari pungutan liar (pungli). Hal ini disampaikan Heryawan dalam rapat koordinasi alih kelola SMA/SMK, Selasa (10/1).

"Saya ingin bahwa cara pandang masyarakat terhadap sekolah yang masih ada pungli atau menganalisa dari kejauhan ada pungli kita hilangkan sumber-sumber yang menjadi  cara pandang buruk dari masyarakat ke sekolah. Kita hilangkan," kata Heryawan.

Gubernur mencontohkan peluang pungli yang sering dikeluhkan masyarakat adalah berkaitan pembelian seragam dan buku. Di mana beberapa guru kerap mengatur pembelian seragam dan buku.

Aher, sapaan akrabnya, mengimbau penyediaan seragam dan buku diperbolehkan. Namun harus dijual di koperasi sekolah sehingga peluang punglinya hilang serta sifatnya tidak memaksa.

"Jadi siswa masing-masing secara personal beli ke koperasi. Kalau  setuju harga di koperasi silahkan beli. Baik itu pakaian jadinya ataupun bahan yang belum dijahit. Kalau kemudian  dia tidak setuju di koperasi karena dianggap mahal silahkan beli ke toko, pasar," ujarnya.

Termasuk juga terkait buku yang digunakan. Cukup dengan memberitahu buku yang akan dipakai dan mempersilahkan siswa membeli di koperasi atau toko buku lain.

Dengan demikian, nama baik sekolah dan guru dapat terjaga. Tidak lagi dipersangkakan buruk karena rawan pungli.

"Dari pada seorang guru bidang studi mengkoordinir pembelian buku. Yang kemudian orang berprasangka ada korupsi disitu, pungli disitu. Mendingan kita bebas," ucapnya.

Lebih lanjut Gubernur menyebut akan membuat surat edaran untuk mengatur berkaitan pembelian seragam dan buku.

Selain itu, dalam penarikan dana sumbangan  pendidikan (DSP) yang memang sah menurut undang-undang harus diatur secara sukarela. Tidak dipatok batasan bantuan yang harus diberikan bagi orangtua siswa.

"Kita ingin jadikan disdik adalah tempat tenaga kependidikan dan tempat para pendidik, tempat para idealisme pendidik bukan mafia kependidikan. Itulah disdik ke depan," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement