REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan tidak mempersoalkan demontrasi yang dilakukan massa Front Pembela Islam (FPI) ke Mabes Polri pada Senin (16/1). Diketahui, demonstrasi massa FPI ke Mabes Polri itu ditujukan kepada Anton berkaitan dengan dugaan pembiaran Polda Jabar saat terjadi kekerasan oleh Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) kepada FPI.

"Iya enggak apa-apa, itu haknya demo. Yang penting sesuai prosedur, enggak perlu jadi masalah. Itu aja," ujar Anton saat hadir dalam rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1).

Anton menilai, sebenarnya tak perlu dilakukan demontrasi berkaitan dengan dirinya. Menurutnya, persoalan bisa diselesaikan dengan hukum.

"Kenapa mesti begitu? Kan ada hukum," katanya.

Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan siapa pun melakukan pelanggaran hukum pasti ditindak sesuai prosedur. Selain itu, penegak hukum tidak akan pandang bulu menindaknya.

"Prinsipnya kan kalau seandainya ada pelanggaran hukum, kita tindak," kata Tito Mabes TNI.

Diketahui, Massa Front Pembela Islam (FPI) hari ini mendatangi baru Mabes Polri. Mereka menuntut Kapolri mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan. Hal ini sebagai buntut atas dugaan tindakan pembiaran terhadap penganiayaan yang dilakukan ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) kepada anggota FPI

Dalam pertemuan singkat dengan perwakilan Polri, perwakilan massa juga melaporkan beberapa hal terkait tindakan tidak profesional Anton Charliyan.

"Tindakan tidak profesional dan berpihak dari Kapolda Jabar yang membiarkan preman menganiaya terhadap santri. Karena itu kami melaporkan dan Rikwanto menerima dan menyerap dan bakal menindaklanjuti dalam bentuk investigasi," kata Juru Bicara FPI, Munarman usai pertemuan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika