REPUBLIKA.CO.ID, LANGKAT -- Gubernur Tengku Erry Nuriadi menjelaskan saat ini Sumatra Utara terus diawasi secara ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk juga polisi, jaksa, LSM maupun wartawan.

"Saya persilakan siapapun untuk mengawasi pemerintahan di Sumatra Utara ini, termasuk kabupaten dan kota," kata Gubernur Sumut Tengku Erry Nuriadi di Stabat, Selasa (17/1). Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan daerah ini merupakan 10 daerah di Indonesia yang rawan korupsi dan jual beli jabatan.

"Kita persilakan KPK, polisi, jaksa, wartawan, LSM untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan di Sumatra Utara ini termasuk di seluruh kabupaten dan kota," tegasnya.

Untuk kasus jual beli jabatan, Erry Nuriadi mengatakan pemerintah Provinsi Sumut telah menjalankan undang-undang tentang aparatur sipil negara (ASN), dengan melakukan lelang untuk setiap jabatan di pemerintahan. Sedangkan untuk korupsi, pihaknya telah meminta setiap saat pengguna anggaran agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan transparan. Dia juga sudah menghimbau kabupaten dan kota di Sumut untuk melakukan hal yang sama baik untuk jabatan di ASN maupun untuk para pengguna anggaran.

Sementara itu sebelumnya pada Senin lalu (9/1) KPK menetapkan 10 provinsi di Indonesia sebagai daerah yang rawan korupsi dan rawan jual beli jabatan. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan daerah yang ditetapkan sebagai rawan korupsi karena dana anggaran yang besar dan pernah dipimpin oleh kepala daerah yang tersangkut korupsi.

Meskipun 10 daerah tersebut merupakan daerah rawan namun KPK tetap akan mengawasi daerah lainnya karena jual beli jabatan disinyalir terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika