REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendorong supaya program pembangunan satu juta rumah untuk rakyat bisa segera terealisasi. Harapan ini disampaikan karena masih banyak kelompok buruh yang belum memiliki rumah.

''Dari 4,6 juta buruh yang bernaung di bawah KSPSI, sebanyak 87 persen belum memiliki rumah,'' kata Sekretaris Jenderal KSPSI, Haji Rudy Prayitno, di Jakarta, Sabtu (21/1).

Rudy sangat berharap kondisi yang dialami buruh itu bisa segera dicarikan solusinya. Ia juga sangat mengapresiasi adanya rencana untuk pembangunan 500 ribu unit rumah untuk buruh. Dalam program ini, kata dia, buruh akan mendapatkan subsidi pemerintah melalui dana BPJS Ketenagakerjaan serta difasilitasi Bank Tabungan Negara.

Program ini membidik buruh yang tergabung di dalam KSPSI dan buruh yang telah memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan minimal selama satu tahun. ''Saat ini, jumlah buruh yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencapai 18 juta buruh,'' katanya.

Rudy menjelaskan salah satu penyebab buruh belum memiliki rumah adalah besaran uang muka yang harus dibayarkan oleh buruh. Sebagian besar uang muka untuk kredit rumah, kata dia, sebesar 30 persen dari harga rumah. Menurut dia, hal tersebut sangat menyulitkan karena para buruh tak mempunyai uang untuk membayar uang muka.

''Melalui penandatanganan kerja sama ini, nantinya para buruh bisa memiliki rumah hanya dengan membayar uang muka 1 persen dari harga rumah dan cicilan Rp800 ribu selama 20 tahun,'' paparnya.

Program satu juta rumah untuk buruh merupakan program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. Pembangunan rumah ini merupakan hasil kerja sama dengan China Rainbow International Investment, BPJS ketenagakerjaan, Bank Tabungan Negara, dan PT Roudhoh Citra Nusantara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika