Senin 23 Jan 2017 20:42 WIB

Pemerintah Tambah Alokasi Bansos untuk Jatim pada 2017

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Angga Indrawan
Khofifah Indar Parawansa.c
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Khofifah Indar Parawansa.c

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial menambah alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) untuk Provinsi Jawa Timur. Pada 2017 alokasi anggaran bansos di daerah itu sebesar Rp 6 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yakni Rp 4,83 triliun.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa berujar peningkatan tersebut diharapkan dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. "Total bantuan untuk Jawa Timur pada 2017 sebesar Rp 6.050.186.676.400. Mudah-mudahan bantuan ini dapat mensejahterakan keluarga penerima manfaat," kata dia saat berada di Malang, Jawa Timur, Senin (23/1).

Dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, penyerahan​ bantuan sosial pada 2017 untuk Jawa Timur dimulai dari Kantor Pos Kepanjen Jalan Kawi Kelurahan Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Mensos berpesan agar pada penerima manfaat PKH memanfaatkan bantuan semaksimal mungkin.

"Sesuai arahan Bapak Presiden (Joko Widodo), gunakan uang PKH untuk menambah gizi anak dan membantu biaya sekolah mereka agar mereka sehat dan cerdas. Jangan untuk beli pulsa atau rokok," tutur dia.

Bantuan sosial untuk Jawa Timur terdiri dari PKH untuk 1.099.154 keluarga senilai Rp 2.077.401.060.000, bantuan sosial lanjut usia untuk 1.700 jiwa senilai Rp 3.400.000.000, bantuan sosial disabilitas untuk 1.853 jiwa senilai Rp 5.559.000.000 dan beras rastra untuk 2.889.929 keluarga senilai Rp 3.963.826.616.400.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat mengatakan bantuan sosial Kabupaten Malang pada 2017 mencapai Rp106.038.450.000 untuk 56.105 keluarga penerima manfaat.

"Triwulan keempat 2016 ada penambahan 15 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru di Kabupaten Malang. Sehingga pada 2017 total KPM mencapai 56.105 ribu KPM. Mereka akan mendapatkan pencairan empat kali yakni Februari, Mei, Agustus dan November," tutur Harry.

Ia menginstruksikan pada pendamping PKH pada layanan kesehatan, pendidikan dasar, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi.

Sementara itu Bupati Malang Rendra Kresna menilai PKH bukan hanya sekedar program, sebab manfaatnya nyata telah dirasakan oleh keluarga penerima manfaat. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement