REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) Ir Dedi Yudiant mengatakan sedikitnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengakibatkan Indonesia belum mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Karenanya tenaga-tenaga terampil di bidang TIK butuh dipasok sebanyak mungkin.
"Tenaga-tenaga terampil di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini harus dipasok sebanyak-banyaknya. Cara paling cepat dan masif, melalui sekolah menengah kejuruan (SMK)," ujar Dedi di Jakarta, Rabu (1/2).
Namun dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, angka pengangguran di Indonesia meningkat 300.000 orang selama setahun dari Februari 2014 hingga Februari 2015.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) didominasi penduduk berpendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar 9,05 persen, lalu disusul pada jenjang sekolah menengah atas (SMA)8,17 persen, dan diploma I/II/III sebesar 7,49 persen.
Ada pun TPT terendah ada pada penduduk berpendidikan SD ke bawah dengan prosentase 3,61 persen di periode Februari 2015 lalu. Tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK itulah yang menjadi kekhawatiran Dedi.
"SDM-nya banyak, tapi justru menyumbang pengangguran yang juga banyak. Bagi para praktisi TIK, ini tantangan sekaligus potensi ke depan, karena kita punya SDM, tinggal memolesnya dengan pelatihan-pelatihan yang tepat dan didukung kurikulum yang dibutuhkan industri. Untuk itu perlu adanya kerja sama untuk mengatasi hal itu," kata Dedi.
Perlunya pemetaan
Sementara itu, Direktorat Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja (Lemsarlatker) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans, Dudung Heryadi, mengatakan perlu adanya pemetaan mengenai kebutuhan kompetensi tenaga kerja dan menyiapkan pasokan tenaga kerja siap pakai di bidang TIK di Jabodetabek khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
Untuk itu diperlukan kemitraan KPTIK dan BBPLK tersebut sangat strategis, ditambah mitra utamanya adalah perusahaan atau industri.
Dudung menambahkan, bahwa sesuai Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tanggung jawab masalah ketenagakerjaan dan pengangguran bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga semua unsur.
"Untuk itu kemitraan ini, sangat menguntungkan, baik untuk BBPLK sebagai perwakilan pemerintah maupun perusahaan. Karena perusahaan bisa mendapatkan banyak SDM siap pakai. Ada 17 BBPLK di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan kegiatan semacam ini tak cuma di Bekasi saja, tapi di seluruh Indonesia," kata Dudung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika