REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto akan menjembatani komunikasi antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Hal ini terkait polemik pembelian helikopter Augusta Westland (AW) 101 yang mengemuka beberapa waktu terakhir ini.

Wiranto juga meluruskan perbedaan pendapat kedua belah pihak terkait kewenangan dan pemangkasan anggaran. Ia menilai, tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan antara keduanya sebagaimana yang terungkap beberapa waktu terakhir ini.

"Sebenarnya ini hanya masalah prosedur, tapi sementara ini saya punya satu pendapat sebenarnya perbedaan itu tidak ada," ujar Wiranto dalam coffe morning dengan media di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (8/2).

Menurutnya, baik Menhan maupun Panglima memiliki semangat yang sama untuk pengadaan alutsista guna pertahanan nasional. Dalam pengadaan, semua pihak juga berpedoman dengan dinamika ancaman yang terus berubah.

"Proses pembelian alutsista ini pedomannya panjang. Tatkala kita sudah merencanakan membelikan alutsista mencounter satu ancaman dan ancaman berubah sementara alutsista belum terbeli ini," katanya.

Namun kemudian, jika dalam perjalanan terjadi perbedaan tersebut, tentu pihaknya akan mengkoordinasikan kedua pihak tersebut. "Dan kalau itu masih ada perbedaan, itu tanggung jawab saya sebagai menteri koordinator. Nanti saya akan tertibkan kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap, Menko polhukam memang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki komunikasi antara pihak tersebut. Selain itu juga, Presiden memerintahkan agar aturan pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista diharmonisasikan kembali, sehingga tidak menyebabkan perdebatan dalam pengadaan Alutsista.

Ikuti Whatsapp Channel Republika