REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketersedian wisma atlet di DKI Jakarta menjadi salah satu kendala dalam persiapan Asian Games 2018. Sebab, sampai hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memberikan keputusan soal pembangunan kamp konsentrasi para atlet peserta pesta olah raga masyarakat Benua Asia tersebut.
Meskipun begitu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir mengatakan Rencana Induk Asian Games, sudah menebalkan, pembangunan wisma atlet untuk DKI Jakarta tersebut berada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun, jikapun harus memindah lokasi harus diambil keputusan secepatnya.Pun itu harus tetap berada di DKI Jakarta.
"Masih ada solusi. Ada rencana A, rencana B, rencana C. Tapi saya rasa yang pentingkan satu-satu kita kerjakan dengan baik," kata Thohir saat ditemui di Kemenpora, Jakarta, Rabu (25/11).
Indonesia bakal menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Rencana Induk panitia lokal, menjadikan DKI Jakarta dan Kota Palembang di Sumatra Selatan (Sumsel) sebagai dua lokasi utama pesta olah raga se-Asia tesebut. Di Kota Palembang, geliat persiapan dan pembangunan infrastruktur Asian Games sudah berjalan.
Di DKI Jakarta, beberapa persoalan sarana Asian Games masih menemui jalan buntu. Terutama soal pembangunan wisma atlet. Pembangunan nonarena tersebut satu dari tiga tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta yang harus dipenuhi sebagai tuan rumah utama. Dua lainnya, pembangunan lapangan equastrian (berkuda) dan velodrome untuk arena balap sepeda.
Dikatakan Thohir, pembangunan wisma atlet di Kota Palembang, sudah bukan masalah. Pemprov Sumsel kata dia, terus melakukan pembangunan perkampungan atlet berkapasitas 7.000 orang. Sementara untuk di DKI Jakarta, direncanakan berkapasitas 8.000 sampai 10.000 orang. Namun, Pemprov DKI Jakarta belum memberikan keputusan soal pembangunan tersebut.
Wakil Ketua KOI Muddai Maddang mengatakan, Rencana Induk Asian Games sudah rampung dan dilaporkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Rabu (25/11). Di dalamnya, juga merinci soal pembangunan Wisma Atlet Kemayoran. "Pembangunannya mudah. Tapi ini birokrasinya. Karena itu lahan pemerintah (DKI Jakarta)," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika