Ahad 19 Feb 2017 19:26 WIB

Pilkada Serentak, Puluhan Daerah Ulangi Pemungutan Suara

Rep: Dian Erika N/ Red: Hazliansyah
Petugas KPPS menghitung surat suara di TPS 29 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Jakarta, Ahad (19/2).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Petugas KPPS menghitung surat suara di TPS 29 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Jakarta, Ahad (19/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, ada puluhan daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Pilkada Serentak 2017. Hingga Ahad (19/2), KPU telah menyelesaikan proses PSU di 10 kabupaten.

Menurut Hadar, hingga Ahad, proses PSU sudah dilaksanakan di puluhan TPS. Adapun daerah yang melaksanakan PSU yakni Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Buton, Kabupaten Kampar, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Jayapura.

"Selain itu masih ada tiga PSU yang akan digelar di Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Jayapura. Ada juga beberapa daerah yang berpotensi PSU tetapi masih dalam tahap pemeriksaan panwaslu setempat," ujar Hadar di Jakarta Pusat, Ahad.

Beberapa daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Tolikara, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Seram Bagian Barat. KPU pusat hingga saat ini masih menanti informasi jadwal PSU.

Hadar mengatakan, PSU disebabkan dua hal, yakni pelanggaran oleh non penyelenggara dan kekeliruan prosedur oleh penyelenggara Pilkada.

Pelanggaran oleh bukan penyelenggara bisa terjadi saat pemilih menggunakan hak pilih dua kali atau menggunakan hak pilih orang lain. Kesalahan prosedur dapat terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja.

"Misalnya ada petugas pemilihan mencoblos surat suara kosong atau KPPS yang membuka kotak suara yang telah disegel," tuturnya.

Pihaknya menegaskan jika akan tetap menelusuri beberapa hal yang menyebabkan PSU. Kesalahan petugas atau warga tetap akan menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilihan setempat.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement